Home » Ekonomi » Pusat Minta Pemerintah Daerah Permudah Izin UMKM

Pusat Minta Pemerintah Daerah Permudah Izin UMKM

UMKM tetap bergeming di tengah hantaman krisis global.

UMKM tetap bergeming di tengah hantaman krisis global.

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Hingga kini, berbagai permasalahan masih menjadi penghambat para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Diantaranya, dalam hal perizinan di setiap kabupaten/kota. Tidak jarang, perizinan di kabupaten/kota cukup memberatkan para pelaku UMKM, termasuk mereka yang sifatnya wirausaha pemula.

         
Handito Joewono, Ketua Tim Koordinasi Nasional Pengembangan Wirausaha Kreatif Kementerian Koordinator Perekonomian, mengakui bahwa pihaknya menerima banyak keluhan para pelaku UMKM pemula berkenaan dengan perizinan.
         
“Kami akui bahwa perizinan di hampir setiap kota-kabupaten masih memberatkan para pelaku UMKM. Padahal, UMKM merupakan salah satu pendorong laju pertumbuhan ekonomi,” ujar Handito pada Sosialisasi Kebijakan dan Program Pengembangan Wirausaha Muda di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Setiabudhi, Jumat (22/11).
         
Menurutnya, agar tercipta pertumbuhan wirausaha baru, semestinya, pemerintah mendukung. Misalnya, jelas dia, dalam hal kemudahan perizinan usaha bagi pebisnis pemula. Kota-kabupaten, ujar dia, memang memiliki peraturan daerah tentang usaha. “Idealnya, ada pengecualian bagi pelaku usaha baru. Jadi, para pelaku usaha baru tidak terbebani berbagai pungutan perizinan,” katanya.
         
Handito mencontohkan, di beberapa negara maju, pengusaha pemula mendapat subsidi pemerintahnya. Tidak ada salahnya, lanjut dia, pemerintah kota-kabupaten di Indonesia mencontohnya. Pasalnya, proses izin yang sulit dan berbelit dapat menjadi penghambat perkembangan pelaku UMKM, khususnya, pelaku pemula.
         
Mengenai program Kementerian Koordinator Perekonomian berkenaan dengan wirausahawan baru, Handito menegaskan, pihaknya benar-benar berkomitmen penuh. Pemerintah, memproyeksikan penambahan dan pertumbuhan wirausahawan baru sebanyak 5 juta hingga 2025. “Artinya, tercipta pertumbuhan sebanyak 500 ribu wirausaha baru setiap tahunnya,” terang dia.
         
Diutarakan, upaya itu merupakan bagian pemerintah agar jumlah wirausaha baru mencapai angka ideal, yaitu 2-4% jumlah penduduk. Saat ini, kata dia, jumlah wirausaha di tanah air baru sekitar 1,8%.
         
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam sambutannya menyatakan, pemerintah sebaiknya menggenjot pertumbuhan wirausahawan baru. Hal itu, lanjut mantan Menteri Keuangan tersebut, merupakan upaya menyikapi  persaingan ekonomi yang ketat.
         
Sebenarnya, kata dia, negara-negara kawasan ASEAN adalah pasar potensial. Jumlah penduduknya, sebut Agus, mencapai 617,6 juta jiwa. Nilai PDRB negara-negara ASEAN begitu besar, yaitu 2,1 triliun dollar Amerika Serikat. “Jadi, itu harus termanfaatkan seoptimal mungkin. Karenanya, kami terus mendorong pertumbuhan wirausahawan baru. Jangan sampai, negara ini hanya menjadi penonton atau target pasar, bukan pelaku,” tutup dia. (VIL)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.