Home » Ekonomi » Buruh Tidak Puas Kenaikan UMK

Buruh Tidak Puas Kenaikan UMK

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, berorasi di depan para buruh yang berdemo depan Gedung Sate Bandung, Rabu (3/10) siang.

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, berorasi di depan para buruh yang berdemo depan Gedung Sate Bandung, Rabu (3/10) siang. (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui putusan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, melakukan kenaikan upah minimum kabupaten/kota 2014. Rata-rata kenaikan sebesar 10-25%. Namun, kalangan pekerja dan buruh tidak puas oleh putusan tersebut.

         
“Surat putusan gubernur tidak sejalan dengan Undang Undang No 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.Ada beberapa poin pada SK Gubernur Jabar yang harus dibenahi,” ucap Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jabar, Roy Jinto, Jumat (22/11).
         
Pihaknya akan meminta orang nomor satu di Tatar Pasundan tersebut untuk segera melakukan perubahan SK. Jika tidak, sahut Roy, pihaknya berencana melakukan berbagai langkah berikutnya. Misalnya, mengajukan penggugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
         
Menurutnya, SK Gubernur kurang memperhatikan aspirasi para buruh. Hal itu menimbulkan sejumlah permasalahan. Umpamanya, UMK di Purwakarta, yang saat ini nilai UMK-nya Rp 2,1 juta. Meski begitu, tukasnya, di Purwakarta beberapa perusahaan justru tidak menerapkan UMK tersebut. Misalnya, industri garmen, boneka, topi, sandang, dan kulit.
         
Diutarakan Roy, pada sektor-sektor itu, terdapat dispensasi UMK, yaitu menjadi Rp 1.815.121. Itu berarti, terang Roy, bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan No 13/2003. Melihat hal itu, Roy mempertanyakan adanya perbedaan tersebut. Terlebih, perbedaannya jauh dengan penetapan kenaikan angka UMK.
         
Di Kabupaten Sukabumi, juga ada permasalahan. Di daerah itu, tutur dia, terjadi penghilangan beberapa upah sektoral. Padahal, upah sektoral menjadi salah satu yang direkomendasikan. Jadi, jika mengacu pada perhitungan, seharusnya, UMK kabupaten itu senilai Rp 1,8-1,9 juta. Akan tetapi, melalui SK Gubernur Jabar, upah ada penghilangan upah sektoral.
         
“Akibatnya, UMK Kabupaten Sukabumi Rp 1.565.000. Ini kami anggap ada kesalahan. Kami meminta gubernur tidak menghapus upah sektoral. Kami pun ingin gubernur mempertimbangkan kenaikan UMK di beberapa wilayah lain, seperti Cimahi, Bandung Raya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat,” tutup Roy. (VIL)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.