Home » Ekonomi » Banyak Industri Ajukan Penangguhan UMK

Banyak Industri Ajukan Penangguhan UMK

(GAMBAR ILUSTRASI: ISTIMEWA)

(GAMBAR ILUSTRASI: ISTIMEWA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Belum lama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani kenaikan upah minimum kota-kabupaten (UMK) 2014, yang rata-rata, sekitar 10 hingga 25%. Namun, kalangan pengusaha Jabar, yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai kenaikan tersebut tergolong memberatkan.

“Kami perkirakan, cukup banyak industri di Jabar, terutama yang bersifat padat karya, semisal, tekstil dan produk tekstil, garmen, dan sebagainya, yang tidak sanggup memenuhi tuntutan kenaikan UMK 2014. Soalnya, sekitar 24 persen biaya operasional industri TPT yaitu upah,” ujar Ketua DPD APINDO Jabar, Deddy Widjaya, Jumat (22/11).

Deddy meneruskan, melihat kondisi itu, kemungkinan besar banyak industri di Jabar, utamanya, yang bergerak pada sektor TPT, mengajukan penangguhan upah. Terlebih, lanjut Deddy, persaingan komoditi TPT makin berat seiring dengan perkembangan pasar bebas, yang satu di antaranya, adalah bergulirnya ASEAN Economic Community (AEC) 2015.Artinya, jelas Deddy, industri TPT nasional, termasuk Jabar, tidak hanya harus bersaing dengan produk-produk negara ASEAN, tetapi juga berkompetisi dengan komoditi-komoditi Cina, pasca ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) bergulir 2010.

Opsi lain, kata Deddy, pihaknya segera melakukan peninjauan kenaikan UMK 2014. Peninjauan itu, terangnya, berkaitan dengan proses menentukan kenaikan UMK oleh kepala daerah, baik bupati maupun walikota. Ada kekhawatiran, sahut Deddy, kenaikan UMK mengandung unsur kesalahan prosedur. “Kita perhatikan saja, kenaikan UMK Karawang, yang ternyata, melebihi UMP (Upah Minimum Provinsi. RED) DKI Jakarta, yang besarnya Rp 2,2 juta per bulan setiap orangnya,” kata Deddy.        

Seandainya, tambah Deddy, pihaknya menemukan kesalahan prosedur dalam penetapan UMK 2014, pihaknya siap melakukan upaya berikutnya. Yaitu, tegas Deddy, langkah hukum. Caranya dengan mengajukan permasalahan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Deddy meneruskan, pihaknya pun menyesalkan mengapa penetapan UMK 2014 tidak sejalan dengan Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai pengaturan persentase kenaikan UMK 2014 bagi industri padat karya dan padat modal.  

Menurutnya, kenaikan UMK yang cukup tinggi itu dapat menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya, hal itu dapat berefek pada iklim industri serta investasi, khususnya di tatar Pasundan. Tidak tertutup kemungkinan, para investor melakukan relokasi industrinya ke daerah lain di luar Jabar. “Bahkan, bisa saja ke luar negeri, seperti negara-negara ASEAN, misalnya, Vietnam atau Myanmar,” ucapnya.

Ekonom Universitas Pasundan Acuviarta Kartibi berpandangan, kenaikan UMK 2014 yang rata-rata 100% KHL tergolong ideal dengan kenaikan inflasi. “Juga indikator ekonomi lainnya. Memang, di beberapa daerah masih belum sesuai KHL. Tapi, itu terjadi sesuai kondisi ekonominya,” imbuh Acu, sapaan akrabnya.

Kenaikan UMK, memang cukup ideal. Akan tetapi, seperti diutarakan Acu, pemerintah tetap wajib memperhatikan kemampuan dunia industri, utamanya, yang bersifat padat karya. Terlebih, industri padat karya harus menyikapi kondisi makro ekonomi yang kurang stabil. Pada industri padat karya, upah menggerus 24% total biaya operasional. (VIL)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.