Home » Ekonomi » Pekerja Ragukan Kesiapan Askes Jadi BPJS

Pekerja Ragukan Kesiapan Askes Jadi BPJS

BPJSJABARTODAY.COM – BANDUNG

Pada 31 Desember 2013, beberapa lembaga BUMN berubah wajah dan fungsi. Satu diantaranya, yaitu PT Asuransi Kesehatan. Mulai 1 Januari 2014, lembaga BUMN tersebut berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Meski mengklaim siap menjalankan fungsi dan tugasnya pada 1 Januari 2014, ternyata, masih cukup banyak kalangan yang meragukan kesiapan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan. Antara lain, kalangan pekerja dan buruh.

“Benar. Mereka memang menyatakan siap menjadi BPJS. Tapi, kesiapannya dalam hal apa? Kalau dalam pengelolaan dana, mungkin, ya. Itu karena mereka menerima dana pengelolaan kesehatan yang diserahkan PT Jamsostek (yang nanti pun bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan). Sedangkan dalam pelayanan? Terus terang, kami meragukannya,” ujar Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat, Roy Jinto, Minggu (10/11).

Menurutnya, melihat kondisi itu, pemerintah terkesan terburu-buru menjadikan PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Adanya penilaian bahwa PT Askes belum siap menjadi BPJS Kesehatan, Roy berpendapat, sebaiknya, pemerintah menunda transformasi PT Askes menjadi BPJS Kesehatan.

 

Ia memandang ketidaksiapan PT Askes itu terdapat pada pelayanan, kepesertaan, juga dalam hal infrastruktur. Sejauh ini, sambungnya, PT Askes belum menginformasikan kesiapannya menjadi BPJS Kesehatan secara detil, rinci, dan jelas. Terutama, sambung dia, informasi mengenai pelayanan, yang semula ditangani PT Jamsostek melalui program Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK).

Sebagai contoh, ucap Roy, mengenai lokasi PPK1. Ketika ditangani PT Jamsostek, lembaga BUMN itu menyesuaikan lokasi PPK1 dengan domisili para pekerja dan buruh.

Agar pelayanan terjaga seperti yang diberikan PT Jamsostek, ketika bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, sebaiknya, PT Askes memastikan, apakah lembaga itu bekerjasama dengan PPK Jamsostek atau seperti apa, misalnya, menunjuk lokasi baru. Apabila ada penunjukan lokasi baru, imbuh Roy, tidak tertutup kemungkinan terjadi stagnasi pelayanan. “Itu (stagnasi) tidak boleh terjadi. Kalau terjadi, sangat mungkin terjadi gejolak kalangan pekerja dan buruh,” lanjutnya.

Kemudian, sahut Roy, pihaknya dan umumnya kalangan pekerja pun belum mengetahui strategi dan langkah PT Askes dalam hal kerja sama dengan rumah sakit, klinik, dan dokter.Karenanya, pihaknya meminta PT Askes untuk segera memberikan kejelasan mengenai kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dan dokter yang selama ini berkoordinasi dengan PT Jamsostek.

Secara infrastruktur pun, dituturkan dirinya, PT Askes belum siap. Hingga kini, di Jabar, PT Askes hanya mengoperasikan 10 kantor cabang. Hal ini, serunya, tidak sesuai dengan UU BPJS, yang menyatakan, setiap BPJS harus memberikan pelayanan di setiap kota-kabupaten.

Hal lainnya yang masih menjadi perhatian kalangan buruh dan pekerja, kata Roy, yaitu masalah pencairan klaim. Rujukan klaim yang dilakukan buruh harus berlangsung pada cabang PT Askes terdekat. Sementara hingga kini, jumlah kantor cabang PT Askes pun masih relatif belum tersebar di setiap kota-kabupaten. “Intinya, kalau belum siap (PT Askes), baiknya, tunda pelaksanaan transformasi BPJS Kesehatan, minimalnya 1 tahun,” tutup Roy. (VIL)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.