Home » Ekonomi » Pekan Depan, KHL Jabar Dibahas

Pekan Depan, KHL Jabar Dibahas

Demo-BuruhJABARTODAY.COM – BANDUNG

Adanya kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang kemudian diikuti penyesuaian tarif dasar listrik beberapa waktu lalu, menyebabkan terjadinya kenaikan harga sejumlah komoditi. Situasi ekonomi itu ditambah oleh terjadinya pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, yang efeknya, inflasi pun tinggi.

Kondisi itu berakibat pada pelemahan daya beli masyarakat. Dasar itulah yang kemudian membuat kalangan pekerja dan buruh menuntut kenaikan upah minimum kota-kabupaten (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP) 2014 naik 50%. Adanya tuntutan yang besar itu membuat para pelaku usaha dan industri berkeberatan. Pasalnya, tuntutan sebesar 50% tersebut dapat berefek domino.
         
Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat Deddy Widjaya mengemukakan, jika tuntutan itu dipenuhi, tentunya, biaya operasional industri meningkat tajam. Situasi itu menyebabkan harga jual produk pun naik. “Jika harga jual produk naik, tentunya, daya beli masyarakat makin lemah. Sisi lainnya, kalah oleh produk asing. Situasi itu dapat mengancam kelangsungan industri-industri nasional,” tandas Deddy, Jumat (1/11).
         
Dikatakan, apabila produk-produk lokal berharga tinggi, tentunya, dapat kalah bersaing dengan impor. Akibatnya, produk lokal tidak terjual. Industri pun, lanjutnya, meradang. “Tidak tertutup kemungkinan, industri pun menutup operasionalnya karena berat menanggung beban UMP. Jika demikian, bisa saja, industri-industri relokasi. Yang rugi? Tidak hanya para pekerja, tetapi yang lainnya,” urai Deddy.
         
Bahkan, sahut Deddy, jika agenda ASEAN Economic Community (AEC) 2015 bergulir, tidak tertutup kemungkinan, kalangan industri memilih pekerja-pekerja asal negara-negara ASEAN. Itu karena, kilahnya, upah para tenaga kerja tersebut lebih murah.
         
Menanggapi kondisi itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Hening Widiatmoko berpendapat, sebaiknya, para pekerja dan buruh  mengajukan tuntutan yang rasional. Artinya, jelas Widi, tidak memberatkan pengusaha, tetapi kesejahteraan tetap terperhatikan.
         
Menurutnya, untuk menentukan berapa kenaikan UMP 2014, pihaknya segera melakukan pertemuan tripartit, yaitu Dewan Pengupahan, pengusaha, dan perwakilan pekerja serta buruh. “Rencananya, pekan depan, kami duduk bersama untuk membicarakan hal itu guna menentukan berapa kenaikan yang ideal, yaitu, yang tidak memberatkan pengusaha dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja,” papar Widi.
         
Berkomentar tentang ancaman tenaga kerja asing ketika AEC 2015 bergulir, Widi tidak menampiknya. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan, para pengusaha memutuskan untuk menggunakan tenaga kerja asing tersebut. “Kabar tentang upah para tenaga kerja asing lebih murah, memang saya dengar. Jika itu menjadi dasar, bisa saja para pengusaha menggunakan tenaga kerja asing,” sahutnya.
         
Akan tetapi, Widi berpendapat, lebih murahnya upah tenaga kerja asing itu berupa take home pay. Diperkirakan, upah tersebut belum termasuk berbagai tunjangan. Apabila termasuk tunjangan, Widi menyatakan, tidak tertutup kemungkinan, upah tenaga kerja asing pun sama atau bahkan lebih tinggi daripada upah pekerja lokal.
         
Soal relokasi industri, Widi berpandangan, hal itu merupakan hak para pengusaha. Namun, Widi mengingatkan, hal itu bukan perkara mudah. Para pengusaha, imbuhnya, harus berinvestasi yang tidak sedikit. “Itu belum ditambah oleh pengurusan izin dan sebagainya. Jadi, lebih baik, kita duduk bersama, bahas, dan cari penyelesaiannya secara win win solution,” tutup Widi. (VIL)

Komentar

komentar