Home » Ekonomi » Areal Persawahan Jabar Terancam

Areal Persawahan Jabar Terancam

Ir_DidenJABARTODAY.COM – BANDUNG

Ketahanan pangan merupakan unsur penting dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk diantaranya, mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Karenanya, agar ketahanan pangan tetap terjaga, perlu adanya berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, baik kualitas maupun kuantitas produk pangan.

Satu diantaranya melalui pemanfaatan lahan dan areal pertanian secara optimal. Namun, di Jawa Barat, yang selama ini terkenal sebagai salah satu lumbung padi nasional, keberadaan areal lahan pertanian mengalami ancaman. Hal itu terjadi karena adanya rencana sejumlah investor gabungan asal negara ASEAN, yaitu Malaysia, dan Cina.

Kabarnya, investor gabungan itu berencana untuk membeli areal pertanian, berupa sawah di kawasan Subang. “Informasinya, November tahun ini, investor itu mulai melakukan pembangunan lahan persawahan. Selain itu, juga melakukan pengelolaan proyek terpadu di Kabupaten Subang,” ujar Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jabar, Diden Trisnadi, belum lama ini.

Diden meneruskan, pihaknya menerima informasi bahwa investor gabungan itu menyiapkan dana besar untuk berinvestasi. Nilainya, sekitar 6,5 miliar ringgit. Nilai itu, sambungnya, setara dengan 2 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 20 triliun. “Kabar yang kami terima seperti itu. Tapi, kami kira, Kabupaten Subang tidak menerbitkan izinnya,” ucap Diden.

Dia berpendapat, adanya rencana investor asing untuk membeli lahan pertanian di Jabar itu, kemungkinan besar, berkaitan dengan segera bergulirnya ajang ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Karenanya, tegas dia, pihaknya melakukan berbagai langkah yang sifatnya protektif supaya rencana investor gabungan itu tidak terealisasi. Satu di antaranya, ungkap dia, memperkuat sinergitas pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yaitu dalam hal penyusunan data base kepemilikan lahan pertanian.

Namun, ucap Diden, upaya yang ditempuh Jabar tidak dapat menyentuh masalah teknis, hanya pada level pendataan. Pasalnya, jelas dia, otoritas teknis merupakan kewenangan pemerintah kota-kabupaten. Pihaknya, tetap khawatir karena meski data kepemilikan ada, investor asing dapat saja menguasai areal pertanian secara tidak transparan. “Artinya, kepemilikan asing baru terungkap dalam jangka waktu lama, misalnya dalam waktu 15-20 tahun mendatang,” sahutnya.

Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan, kepemilikan asing secara tidak transparan itu karena kalangan petani pun tergiur oleh nilai yang diajukan para pemodal tersebut. Apabila sudah seperti itu, diutarakan Diden, tidak akan ada yang tahu bahwa produk pertanian Jabar justru untuk memenuhi kebutuhan negara lain, seperti Vietnam atau Thailand. (VIL)

Komentar

komentar