Home » Ekonomi » KUMKM Minim Akses Pembiayaan

KUMKM Minim Akses Pembiayaan

UMKM tetap bergeming di tengah hantaman krisis global.

UMKM tetap bergeming di tengah hantaman krisis global.

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Sebenarnya fungsi dan peran sektor koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) sebagai penopang perekonomian begitu besar. Sayangnya, hingga saat ini masih banyak permasalahan yang menjadi kendala pengembangan sektor tersebut, terutamanya pembiayaan.

Hal itu terjadi karena mayoritas sektor KUMKM masih minim akses pembiayaan, terutama kepada lembaga-lembaga perbankan. Kendala itu, umumnya, terdapat dalam hal penjaminan. Karenanya, untuk mempermudah akses pembiayaan, Jawa Barat memiliki PT Jamkrida, lembaga BUMD yang menjadi penjamin pembiayaan sektor KUMKM.

“Teknisnya, kami bekerjasama dengan lembaga lain. Diantaranya, PT bank bjb (PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten Tbk).  Dalam kerjasama dengan bank bjb, kami memberikan penjaminan sebanyak Rp 45 miliar. Kerjasama itu dalam penjaminan program kredit cinta rakyat (KCR),” ujar Direktur Utama PT Jamkrida, M Syahrul Davi, pada sela-sela pembukaan Expo Pembiayaan KUMKM Jabar di Pelataran Gedung Sate, Jumat (13/9).

Selain dengan bank bjb, lanjut dia, pihaknya pun bekerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB). Bersama LPDB, kata dia, pihaknya memproyeksikan nilai penjaminan bagi sektor KUMKM senilai Rp 300 miliar. Sementara, target PT Jamkrida yang dicanangkan dalam hal penjaminan hingga akhir tahun ini, sambung Syahrul, senilai Rp 710 miliar.

Dikatakan Syahrul, kerjasama dengan dua lembaga itu bertujuan untuk mempercepat akselerasi sekaligus mempermudah penyaluran kredit bagi sektor KUMKM, khususnya, di Jabar. Harapannya, kata dia, hal tersebut dapat meningkatkan keberadaan sekaligus daya saing sektor tersebut.

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Meliadi Sembiring, mengatakan, sampai saat ini, 76,1 persen penyaluran kredit dilakukan oleh lembaga perbankan. Sisanya, imbuh dia, sekitar 23,9 persen dilakukan lembaga-lembaga non-perbankan, seperti melalui koperasi simpan pinjam (KSP).

Meliadi pun mengiyakan bahwa sampai saat ini, akses pembiayaan masih menjadi kendala bagi para pelaku KUMKM. Menurutnya, sejauh ini, penyaluran kredit perbankan baru dirasakan oleh sekitar 30 persen pelaku KUMKM. “Untuk itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan akses pembiayaan,” tegasnya.

Kepala Dinas KUMKM Jabar, Anton Gustoni, juga tidak membantah, bahwa di Jabar, KUMKM yang memiliki akses pembiayaan pada perbankan masih terbatas. Padahal, ucapnya, sektor KUMKM berpotensi cukup besar mendorong ekonomi Jabar.

Hingga kini, tukasnya, di tatar Pasundan, terdapat sekitar 8,6 juta KUMKM. Kontribusi sektor itu bagi PDRB Jabar, yang menjadi tolok ukur pembangunan ekonomi wilayah sekitar 54,20%. Sedangkan usaha skala besar, termasuk BUMN, yang jumlahnya tidak melebihi 1%, menjadi penyumbang PDRB yang cukup besar, yaitu 45,80%. (VIL)

Komentar

komentar