Koalisi Penuntut Keadilan Jabar Sampaikan Aspirasi Ke Gubernur

  • Whatsapp

 

 

Perwakilan KPK Jabar sampaikan tuntutan keadilan (foto: istimewa)

JABARTODAY.COM,KOTA BANDUNG – – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Penuntut Keadilan (KPK) Jabar sedianya akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Jl, Diponegoro Kota Bandung, Rabu (23/12/2020). Namun hal tersebut ditunda dikarena Kota Bandung masih memberlakukan PSBB dan masuk zona merah Covid 19.

 

Demikian disampaikan koordinator lapangan (korlap) KPK Jabar Ahmad Jundi dalam keterangannya kepada media. Ia menjelaskan bahwa cara tidak batal hanya ditunda karena terkait aturan PSBB yang melarang orang berkerumun.

 

“Pemberitahuan aksi sudah kita sampaikan namun karena dilarang berkerumun selama PSBB dan Kota Bandung juga masih zona merah pandemi Covid 19 tentu kita harus patuh hukum dan menghormati kebijakan dan aturan yang ada untuk kemaslatan bersama,”ujar Jundi dalam keterangan tertulis, Rabu (23/12/2020).

 

Namun demikian menurut Jundi tuntutan keadilan tidak boleh berhenti dan harus terus diperjuangkan serta disampaikan. Ia menjelaskan bahwa tuntutan keadilan yang maksud khususnya dalam penanganan dan pengusutan kasus meninggalnya 6 laskar FPI pada Senin (7/12/2020) yang lalu dimana diketahui bahwa pelakunya adalah aparat polisi.

 

Untuk itu KPK Jabar yang diwakili sejumlah orang tetap menyampaikan aspirasi dan tuntutan keadilan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya Gedung Sate. Namun karena Ridwan Kamil sedang tidak ada ditempat maka diterima oleh Wagub Uu Ruzhanul Ulum dan didampingi Kepala Badan Kesbangpol Jabar.

Dalam kesempatan tersebut Jundi menyampaikan  tuntutan antara lain:

  1. Meminta kepada pihak berwenang agar mengusut tuntas atas kasus dugaan kekerasan yang mengakibat meninggalnya 6 anak bangsa.
  2. Meminta Gubernur Jawa Barat dan DPRD Jabar agar mendorong DPR RI untuk membentuk Tim Adhoc dan Tim Pencari Fakta Independen untuk mengusut tuntan kasus tersebut.
  3. Meminta kepada pihak kepolisian dan aparat penegak hukum terkait agar tidak ada diskriminasi hukum dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan masyarakat.
  4. Meminta Gubernur Jawa Barat dan DPRD Jabar agar mendorong pemerintah pusat dan DPR RI untuk mencabut UU ITE karena sering digunakan sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi kepada orang yang melakukan kritik kepada pemerintah atau pejabat.
  5. Meminta kepada semua pihak agar menghentikan upaya kriminalisasi kepada ulama dan masyarakat sipil.
  6. Meminta kepada pemerintah dan DPR RI agar mengembalikan Tupoksi TNI dan Polri sesuai konstitusi.
Perwakilan KPK menyerahkan tuntutan keadilan kepada Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum ( foto: istimewa)

Sementara itu Muhammad Roin dari Dewan Dakwah Jabar yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sesuai dengan amanah UUD 1945 bahwa salah satu tugas Negara dalam hal ini pemerintah adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia maka masyarakat pun harus dilindungi dari segala tindak kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun.

“Kenapa kita aksi, karena kita sangat kawatir kalau kejadian ini tidak di ungkap dan diusut dengan transparan sampai pelakunya mendapat hukuman yang sesuai aturan hukum yang ada maka ke depan sangat mungkin akan terjadi kejadian yang sama,” ungkap Roin.

Kemarin, sambung Roin, yang jadi korban laskar FPI tetapi bisa jadi ke depan ada anak bangsa yang lainya yang menjadi korban. Apa pun ormasnya, apa pun sukunya bahkan apa pun agamanya.

“Kita berharap kejadian kemarin adalah yang terakhir. Cukup mereka yang menjadi korban terakhir dan tidak perlu terulang kembali sampai kapan pun,” harapnya.

Roin juga meminta pemerintah khususnya aparat penegak hukum agar falsafak Pancasila terutama sila 2 yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta sila 5 Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus dijalankan.

“Intinya penegakan supremasi hukum harus dinterapkan kepada semua pelanggar hukum tanpa diskriminasi,”pungkasnya.

 

Selanjutnya tuntutan tersebut diserahkan kepada Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Sementara itu Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum dalam sambutannya menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan Gubernur dan menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat yang diwakili Koalisi Penuntut Keadilan.

 

Sebelum acara berakhir massa KPK Jabar melalui korlapnya tetap menyatakan akan tetap turun ke jalan jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. [ ]

Redaksi: admin

Related posts