Transparansi Selesaikan Kemelut Siswa RMP

Para kepala sekolah se-Kota Bandung menyampaikan aspirasi ke DPRD Kota Bandung, Selasa (29/11). (jabartoday/eddy koesman)
Para kepala sekolah se-Kota Bandung menyampaikan aspirasi ke DPRD Kota Bandung, Selasa (29/11). (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Ditagih dana sumbangan pendidikan (DSP), sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), ijazah tertahan, karena tertunggak biaya pendidikan. Semua itu, perlu perlindungan sekolah, dan harus terselamatkan dari persoalan putus sekolah, karena tak miliki biaya.

Sehingga, jalur rawan melanjutkan pendidikan (RMP), tak dapat ditawar-tawar lagi. Pendidikan RMP harus bebas biaya, meski kenyataan lapangan masih timbulkan masalah. “Siswa-siswa jalur RMP masih dimintai bayaran oleh sekolah swasta dan negeri,” kata Achmad Nugraha, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, saat menerima aspirasi kepala sekolah se-Kota Bandung, Selasa (29/11).

Secara psikologis, adanya tagihan pada siswa RMP mengganggu kegiatan belajar mengajar. Apalagi, saat akan hadapi ujian dengan menahan kartu kepesertaan ujian.

Poin pentingnya, APBD tidak bisa langsung dibayarkan. Kalau tagihan siswa RMP di sekolah swasta tidak dibayar, Disdik bisa dituntut. “Tetapi, saya pahami, jangan sampai sekolah swasta menahan hak siswa gara-gara RMP tidak dibayar,” tegas Amet, sapaan akrab dirinya.

Kepala Bidang Pendidikan SMAK Dinas Pendidikan Kota Bandung Cucu Saputra menyatakan, keberpihakan kepada siswa tidak mampu, sudah menjadi komitmen. Memburuknya sistuasi sekolah akibat isu pungutan RMP hingga ke DPRD, merupakan dampak buruknya komunikasi antara masyarakat dengan sekolah. “Ketika dikomunikasikan langsung dengan sekolah tidak ada resistensi,” tukas Cucu.

Sementara, Kabid Pendidikan SMP Disdik Kota Bandung Tjep Dahyat mengungkapkan, aturan jadi rujukan dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah memberi bantuan penyelenggaan pendidikan melalui bantuan operasional sekolah (BOS) dengan tujuan peserta didik dibebaskan dari segala macam pungutan, baik swasta maupun negeri. “Dana investasi untuk personal di ranah swasta dimungkinkan, bila BOS dianggap kurang,” tandas Tjep Dahyat. (koe)

Related posts