Terus Optimalkan Penegakan Kawasan tanpa Rokok

ISTIMEWA
ISTIMEWA

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Sebanyak 89 persen warga Bandung menginginkan adanya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Persentase itu berdasar hasil survei yang dilakukan pegiat anti tembakau kepada 364 responden. Hasil tersebut mendorong Pemerintah Kota Bandung membentuk satuan tugas penegakan KTR, yang satu tugasnya memersiapkan pembentukan Perda KTR.

Meski Pemkot telah menerapkan Perda K3 sebagai dasar untuk mengendalikan dan mengatur konsumsi rokok, dalam pandangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanagara, pelaksanaannya belum optimal. ’’Sistem pengawasannya belum dibuat. Jadi masih mengandalkan kepedulian dan pemahaman masing-masing. Padahal peraturan itu sifatnya memaksa untuk dilakukan,” tukas Ahyani, Senin (12/9).

Namun, pihaknya bakal terus optimalkan penegakan KTR, walau belum ada payung hukum yang lebih spesifik. Pasalnya, target utama pihaknya bukan sebatas perda, melainkan implementasi pencanangan KTR seperti tertuang dalam Perda K3. ’’Pada dasarnya, Pemkot sudah memiliki aturan tentang kawasan yang dibolehkan merokok dengan alasan perlindungan terhadap masyarakat,” sahut Ahyani.

Pertimbangan utama pembuatan perda KTR, diakui Ahyani, dikarenakan belum ada regulasi khusus yang memberikan ruang pisah antara perokok aktif dengan perokok pasif.

Dirinya juga menegaskan, pengaturan kawasan tanpa rokok bukan berarti mendiskriminasikan para perokok. Tetapi lebih untuk memberikan ruang pada tiap orang, baik perokok maupun bukan, agar sama-sama mendapat haknya.

’’Karena kan undang-undangnya hanya di kawasan tertentu. Karena sudah nyata-nyata ada anak kecil, ada bayi. Sebetulnya kita tidak dibenturkan dengan perokok dan tidak perokok, tetapi menjadikan, tempat-tempat yang memang tidak boleh untuk merokok,” seru Ahyani.

Pengaturan juga bukan sebatas tidak boleh ada asap rokok di kawasan tersebut, tapi turut mengatur pelarangan iklan rokok dan penjualan rokok. (dva)

Related posts