Terbitkan Surat Kewarganegaraan Archandra, Menkumham Digugat

index-1JABARTODAY.COM-JAKARTA. Pemberian kembali status WNI bagi Archandra Tahar membuat sebagian kelompok masyarakat melakukan gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laolly Nomor: AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tanggal 1 September 2016 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Nama Arcandra Tahar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor Perkara : 221/G/2016/PTUN-JKT tanggal 16 September 2016.

Andi Sugesti SH, penggugat atas keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut menyampaikan beberapa hal terkait permohonan gugatan tersebut pada perkara a quo.

Andi Sugesti menganggap tindakan yang dilakukan Menteri hukum dan HAM tersebut bertentangan dengan pasal 8 s/d 18 dan pasal 22 UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Yang jelas, tambah Andi, ketika seseorang yang telah kehilangan status WNI lantaran mengucap janji setia kepada negara asing, maka tidak bisa begitu saja memperoleh kembali status WNI dengan mengembalikan status kewarganegaraannya yang lama.

“Proses tertib administrasi dan taat hukum harus dipenuhi dahulu oleh orang tersebut, yaitu dengan mengajukan permohonan kembali sebagai WNI pada saat sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut”, ujar aktifis yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum Gagas Nusantara itu.

Gugatan yang diajukan olehnya, jelas Andi, sebagai wujud partisipasi sebagai warganegara dalam menciptakan suatu proses kehidupan bernegara yang tertib administratif dan taat hukum, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 28/ 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Saat ditanyakan prihal kepentingan hukum penggugat jika SK Menkumham itu tetap diterbitkan, Andi Sugesti menuturkan bahwa SK tersebut dimungkinkan dapat digunakan oleh Sdr.Arcandra Tahar untuk melakukan serangkaian tindakan hukum yang akan menimbulkan persoalan dan konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Bila SK tersebut tetap diterbitkan maka akan menciptakan citra buruk bagi tata hukum Indonesia, di mana nilai-nilai supremasi hukum harus diimplementasikan dalam budaya taat hukum dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan negara ” tutur Andi.

Menurut Andi, potensi-potensi akan hal tersebut mungkin saja dapat terjadi pada konstalasi politik di negara kita saat ini. Apalagi Sdr. Arcandra Tahar adalah mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan dimungkinkan (Sdr. AT) yang bersangkutan akan diangkat kembali oleh Presiden untuk menjadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

“Jadi, sudah sangat jelas bahwa jika SK tersebut kemudian tetap diterbitkan maka kesempatan penggugat atau warganegara Indonesia yang lain untuk menjadi menteri tidak bisa. Akan tetapi, apabila SK tersebut dibatalkan maka penggugat atau WNI lainnya mungkin saja akan ada kesempatan untuk diangkat menjadi menteri, sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam pasal 22 ayat (2) UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara bahwa salah satu syarat untuk seorang dapat diangkat menjadi Menteri adalah warganegara Indonesia dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945″,ujar Andi.

Yang jelas pada intinya,ungkap Andi, ia tidak mempersoalkan siapapun untuk menjadi WNI, termasuk Sdr. Arcandra Tahar karena hal tersebut merupakan hak setiap orang. Akan tetapi yang menjadi substansi dari permasalahan ini adalah berkaitan dengan tindakan menteri hukum dan HAM yang menerbitkan SK tersebut secara sepihak tanpa mereduksi nilai-nilai yg terkandung dalam UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan dan terkesan politis.

“Tindakan Menteri Hukum dan HAM tidak memberikan contoh sebagai penyelengara negara yang tertib dan baik. Pada konteks deskresi (kebijakan) dapat di pahami sebagai tanggung jawab Negara terhadap warganegaranya. Namun dari sisi administrasi dan hukum, prosesnya melanggar dan bertentangan dengan UU”,pungkasnya. (shofa)

Related posts