JABARTODAY.COM – BANDUNG — Selama beberapa waktu terakhir, negeri ini “diserbu” tenaga kerja asing (TKA), yang ironisnya, mayoritas berstatus ilegal. Sejauh ini, aparat penegak hukum menangkap puluhan, bahkan, mungkin ratusan TKA ilegal asal Cina. Para TKA ilegal negeri Tirai Bambu itu menyalahgunakan izin tinggal di tanah air. Mayoritas, mereka menggunakan visa kunjungan.
Menanggapi hal itu, Ketua Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA), Syafriadi, menegaskan, secara tegas, pihaknya menolak kehadiran TKA. “Kami menolak TKA. Jangankan masuk PT KAI (kereta Api Indonesia), menjadi pekerja perusahaan swasta tetapi berstatus ilegal, pun kami tolak. Saya kira, kalau levelnya pimpinan, tidak masalah. Mungkin saja owner perusahaan tersebut. Tapi, kalau levelnya pekerja kasar, tentu saja, secara tegas, kami tolak,” tandas Syafriadi, pada sela-sela Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SPKA, di Arion Swiss Hotel, Jalan Oto Iskandardinata Bandung, Rabu (18/1).
Diutarakan, masuknya TKA ilegal sangat berbahaya dan berampak negatif. Pasalnya, jelas dia, saat ini, Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang banyak. Apabila pemerintah tidak melakukan langkah-langkah kongkret menyikapi TKA ilegal, ujarnya, efeknya, tingkat pengangguran makin tinggi.
Syafriadi mengatakan, pihaknya mengacungi jempol kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri, yang merespon masalah TKA ilegal secara cepat. Akan tetapi, katanya, tidak mudah dan berat menyikapi serta menangkal TKA ilegal tersebut. Itu karena, duga Syafriadi, tidak tertutup kemungkinan, maraknya TKA ilegal itu terindikasi unsur politik.
Menurutnya, guna menyikapi dan menangkal masuknya TKA ilegal, pemeritah harus lebih tegas dan meningkatkan pengawasan. Kalau perlu, tegas Syafriadi, cabut aturan bebas visa. “Soalnya, sangat mungkin, aturan bebas visa itu dimanfaatkan para TKA ilegal,” ucapnya.
Dia menilai penghapusan bebas visa tidak pengaruhi kunjungan wisatawan. Dia berpendapat, kendati tidak bebas visa, apabila wisatawan mancanegara (wisman) tertarik pada kepariwisataan nasional, mereka tetap saja berkunjung ke Indonesia. “Jadi, saya kira, pencabutan bebas visa tidak berefek pada dunia pariwisata,” tutup dia. (win)
