JABARTODAY.COM – Sengketa kewenangan antara TNI dan Polri dilapangan seringkali terjadi karena batas-batas kewenangan tersebut ketika diterjemahkan dimasyarakat menjadi kabur karena berbagai faktor kepentingan melingkupi di kedua institusi tersebut.
Pendapat tersebut disampaikan peneliti dan pengamat keamanan Sidratahta Mukhtar saat membedah disertasi Dr. Sumantri yang bertopik Kewenangan TNI dalam RUU Keamanan Nasional 2004-2014, di kampus Pascasarjana Universitas Nasional di Jakarta, Kamis malam (30/11).
Menurut Sidra Tahta, UU TNI sesungguhnya diinisiasi oleh kalangan TNI sendiri seiring dengan desakan masyarakat agar TNI menjadi TNI yang profesional.
“Profesionalisme itu secara sederhana bisa ditafsirkan bahwa TNI hanya fokus mengurus bidang pertahanan negara dari ancaman luar dan dalam, namun masalah keamanan di dalam dilakukan secara bersama dengan pihak kepolisian,” jelas Sidra Tahta.
Namun lanjut Sidra, keamanan dalam negeri itu biasanya lebih didominasi oleh kepolisian karena pihak kepolisian melengkapi dirinya dengan persenjataan militer seperti munculnya Densus 88 dan sejenisnya.
“Jadi TNI praktis hanya menjaga keamanan negara dari sisi ancaman dari luar, oleh karena itu TNI terlihat banyak menganggur karena ancaman fisik berupa perang saat ini memang tidak ada,” tegasnya.
Sementara itu hasil kajian Dr. Sumantri menemukan adanya keinginan kuat dikalangan TNI untuk kembali memiliki peran politiknya dalam menentukan arah negara.
TNI nampak resah melihat ancaman yang datang dari luar, meskipun tidak berupa perang konvensional namun perang non militer juga sangat mengancam negara dari perspektif pertahanan.
“Masyarakat selama ini tidak memahami apa arti keamanan naaional itu,” jelas Sumantri.
Menurut Sumantri, di Indonesia ini masalah hubungan sipil militernya memiliki keunikan tersendiri yang berbeda demgan negara lain.
“Antara sipil dan militer di Indonesia ini bersifat kolaboratif, ini yang menarik. Jadi keduanya cukup harmonis dan bisa bekerja sama dengan baik,” jelas Sumantri. (jos)
