JABARTODAY.COM-JAKARTA. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu di Cikeas, Rabu (27/7/2017) malam ini. Kedua tokoh memiliki kesepahaman tentang pentingnya melakukan koreksi terhadap pemerintah yang dinilai telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, terutama soal ketentuan 20% presidential treshold.
Baik SBY maupun Prabowo mengaku prihatin atas perkembangan politik nasional karena ada pihak-pihak yang berusaha menciderai demokrasi dengan memaksakan kehendak. SBY menekankan pentingnya melakukan koreksi terhadap pemerintahan Jokowi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
“Kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh masuk wilayah abuse of power, sebagai bentuk loyalitas kami kepada negara. Bila pemegang kekuasaan melakukan abuse of power, maka rakyat akan memberikan koreksinya. Kami akan terus mengingatkan agar kekuasaan digunakan secara wajar. Jangan melampaui batas,” tegas SBY.
Menurut SBY, dalam rapat paripurna Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS ada dalam satu kubu karena tidak menyetujui dikukuhkannya RUU Pemilu terutama terkait ketentuan ambang batas presiden (presidential treshold).
Sementara Prabowo Subianto prihatin menegaskan bahwa ketentuan 20 persen presidential treshold itu sebagai lelucon politik yang melawan akal sehat.
“20 persen presidential treshold itu lelucon politik yang melawan akal sehat. lelucon politik yang menipu. Sikap Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN dan PKS bersatu menolak ketentuan 20 persen presidential treshold. Kami tidak mau ditertawakan oleh sejarah. Gerindra tidak mau bertanggungjawab pada keputusan yang melawan akal sehat,” tegas Prabowo. (ruz)
