JABARTODAY.COM– Kisruh mengenai pembatalan SK Mutasi sejumlah perwira tinggi TNI yang diangkat oleh mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendapat respon beragam dari banyak kalangan. Pembatalan itu juga dinilai terlalu berani karena keluar dari tradisi pengangkatan pati dilingkungan TNI.
Guru besar ilmu politik dari Universitas Pertahanan, Prof. Dr. Salim Said menduga, pembatalan tersebut bukan merupakan inisiatif Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, namun besar kemungkinannya adalah kemauan Presiden Jokowi.
“Dari beberapa sumber yang saya dapat, saya menduga, ini tentatif, pembatalan mutasi itu bukan inisiatif panglima, namun permintaan Presiden Jokowi,” kata Salim Said, Rabu malam (20/12) dalam sebuah talkshow di stasiun televisi ibukota.
Salim menjelaskan, ia juga menduga bahwa terbitnya SK pengangkatan sejumlah perwira tinggi oleh Gatot Nurmantyo, nampaknya tidak disukai oleh Jokowi.
“Seharusnya Pak Jokowi selaku presiden mengingatkan Pak Gatot Nurmantyo agar tidak membuat kebijakan strategis menjelang ia pensiun, hal itu penting dilakukan agar tidak terjadi kegaduhan seperti saat ini,” tegas Salim yang dikenal luas sebagai ahli militer itu.
Menurut Salim Said yang juga pendiri Institut Peradaban itu, telah terjadi pertarungan kepentingan politik dari orang-orang di sekitar lingkaran presiden yang merasa kepentingan politiknya terganggu dengan SK mutasi pati TNI tersebut.
Pertanyaannya adalah, siapa yang merasa diuntungkan atau dirugikan dengan pembatalan SK mutasi pati tersebut?
Menurut Salim Said, mereka itu terdiri dari orang-orang yang salah satu contohnya terkait dengan Pilkada Gubernur Sumatera Utara dimana Pangkostrad Edy Rahmayadi sebagai salah satu kandidatnya.
“Tentu saja dengan pembatalan SK mutasi itu Pak Edy masih Pangkostrad, dan itu artinya secara politik dia akan kehilangan peluang untuk ikut berlaga di pilkada,” jelas Salim. (Jos)
