LHP Tak Cantumkan Temuan Hibah Pendidikan

  • Whatsapp
Rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan pendidikan di Komisi D DPRD Kota Bandung, Rabu (7/12). (jabartoday/eddy koesman)
Rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan pendidikan di Komisi D DPRD Kota Bandung, Rabu (7/12). (jabartoday/eddy koesman)

JABARTODAY.COM РBANDUNG Penyidik Inspektorat Kota Bandung Wildan Ishak menyatakan, alasan tidak mencantumkan temuan kucuran anggaran bidang pendidikan  dalam laporan hasil perhitungan (LHP)-nya, dikarenakan riskan bila ditemukan aparat penegak hukum.

“Banyak temuan kucuran APBD pendidikan, termasuk hibah, tidak kami cantumkan dalam LHP,” kata Wildan, saat berikan keterangan resmi, dalam rapat koordinasi dengan Komisi D DPRD Kota Bandung, Rabu (7/12).

Wildan menjelaskan, kuantitas guru honorer tahun ini meningkat, maka Inspektorat harus memberikan peringatan dini. Dalam temuan tahun ini, ada perubahan data yang signifikan. Meski demikian, karena dari konteks proposal sama, sebetulnya tidak ada masalah. “Nomenklatur pengajuan hibah guru honorer, itulah yang diajukan penyalur belanja hibah tahun anggaran 2016,” ujar Wildan.

Penyelesaian konflik ini, sambung Wildan, sebenarnya terdapat pada duplikasi guru honorer. Padahal,¬† tanggung jawab sektor pendidikan, seperti diatur dalam PP No 28 Tahun 2008, guru honorer merupakan urusan wajib yang harus masuk dalam DPA. “Dalam Perwal, sifatnya tidak wajib, padahal di PP wajib. Ini yang membuat kerancuan,” sebut Wildan.

Sarifudin yang mewakili Kantor Kementerian Agama Kota Bandung membantah, jika pihaknya tidak melakukan sosialisasi belanja hibah yang sumbernya dari APBD Kota Bandung. Menurut dia, belanja dana hibah untuk FKDT berjalan dari tahun 2012. Tetapi, pengambilalihan pengelolaan oleh Kemenag, dimulai¬† tahun 2014. “Kami sudah sosialisasikan, bahwa bantuan dana hibah bersumber dari APBD Pemkot Bandung. Dan, untuk tahun ini diberikan kepada 4.500 guru FKDT, dengan alokasi anggaran Rp 5,68 miliar,” tukas Sarifudin.

Tudingan penghapusan seluruh guru mengaji dari daftar penerima dana hibah guru honorer, dibantah keras Sarifudin. Yang terhapus itu hanya 1.476 orang, selebihnya yang benar-benar guru ngaji, tidak ada masalah serta pada Juni lalu, sudah menerina honornya sebesar Rp 1,2 juta.

“Saya berharap melalui pertemuan ini bisa menghasilkan solusi yang dapat diterima semua pihak. Guru tersenyum kita aman, dan pertemuan ini tidak sia-sia,” sebut Sarifudin.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Mia Rumiasari menyatakan, guna menuntaskan hak-hak hibah guru honorer, pihaknya sudah memanggil semua pemangku kepentingan. Dalam musyawarah penyaluran dana hibah guru honorer, sudah disepakati dan tersimpulkan kriteria yang dibutuhkan.

“Sepakat mencantumkan kriteria, dan persoalan guru honorer selesai. Kalau kriteria ini mentah kembali dengan mencantumkan lagi guru ngaji yang sudah dicoret, maka pencairan dan berita acara belanja hibah akan mundur lagi,” ucap Mia. (koe)

Berita Terkait