JABARTODAY.COM – BANDUNG — Banyak hal yang mebjadi kendala bergerak dan bertumbuhnya perekonimian. Saru di antaranya, masih adanya ketimpangan ekonomi dan sosial. “Ketimpangan dan kesenjangan harus menjadi perhatian serius, tidak hanya pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha,” tandas Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan Privinsi (Rapimprov) III Kadin Jabar 2017, di Hotel Aryaduta, Bandung, Jalan Sumatera Bandung, Selasa (24/1).
Menurutnya, saat ini, beberapa negara mengalami keresahan, tidak hanya Indonesia, tetapi juga mehara kuat, seperti Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Eropa. Dia berpandangan, keresahan itu terjadi karena ketimpangan dan kesenjangan sosial-ekonomi.
JK, sapaan akrabnya, meneruskan, berdasarkan catatan, 1 persen oramg Indonesia menguiasai 51 persen kekayaan nasional. Lalu, sambungnya, 10 persen orang Indonesia menguasai 77 persen kekayaan nasional. Melihat kondisi itu, JK menegaskan, negara ini harus menekan, bahkan menghilangkan ketimpangan serta kesenjangan tersebut.
JK menilai, agar ketimpangan dan kesenjangan tereliminir, tingkat kesejahteraan harus meningkat. Misalnya, sebut dia, mendukung dan mendorong dunia usaha, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Salah satu upaya pemerintah mendukung UMKM adalah program kresit usaha bersuku bunga rendah,” seru dia.
JK mengaku marah ketika pada periode pemerintahan sebelumnya, suku bunga kresit bagi UMKM sebesar 23 persen, sedangkan bagi pengusaha besar 10 persen. “Itu diskriminasi. Jadi, sekarang, harus kita ubah,” tegas JK. (win)
