Kabut Asap, Puluhan Perusahaan Terancam Pencabutan HGU

jabartoday.com/net
jabartoday.com/net
JABARTODAY.COM – BANDUNG — Sejak beberapa bulan terakhir, beberapa kawasan di Indonesia, yaitu Sumatera dan Kalimantan, mengalami kabut asap akibat pembakaran lahan, yang dugaannya, dilakukan para pelaku usaha. Bahkan, kabut asap tersebut tidak hanya melanda dua pulau besar di tanah air itu, tetapi hingga dua negara tetangga, Singapura serta Malaysia.

Saat ini, pemerintah terus melakukan berbagai upaya, tidak hanya memadamkan api, tetapi termasuk melakukan aksi tegas bagi para pelaku pembakaran lahan dan hutan. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, menegaskan, dalam mengatasi permasalahan kabut asap, pemerintah tidak main-main. Ferry mengatakan, ada sekitar 38 perusahaan yang mengantungi Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang terbakar di Sumatera.

“Luasnya variatif. Angka validnya, baru kami ketahui apabila api padam. Lokasinya di beberapa titik, antara lain Jambi dan Sumatera Selatan. Jika terbukti, sanksinya berupa pencabutan HGU,” tandas Ferry, usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten Tbk alias bank bjb dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jabar, di Hotel Papandayan, Jalan Gatotsubroto Bandung.

Diutarakan, ke-38 perusahaan tersebut merupakan data sementara. Tidak tertutup kemungkinan, lanjut Ferry, jumlahnya lebih banyak. Pasalnya, jelas Ferry, pihaknya menerima data yang bersumber pada tiga lembaga. Yaitu, sebut dia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ketiga badan dan lembaga itu, ucapnya, hingga kini, terus berkoordinasi.

Ditegaskan, berdasarkan peraturan, setiap perusahaan yang mengantungi HGU, wajib menjaga kelestarian lingkungan, dalam hal ini, lahan yang menjadi titik perusahaan tersebut. Pada saat terjadi kerusakan lahan, seperti terbakar dan pengusaha atau perusahaan pemegang HGU pada lahan itu tidak mampu menanganinya, itu berarti, pemegang HGU tersebut tidak mampu melakukan pengelolaan lahan tersebut. (ADR)

Related posts