JABARTODAY.COM – BANDUNG — Setelah menunggu terbitnya putusan pemerintah tentang pagu program Beras Masyarakat Sejahtera (Rastra) sejak awal tahun ini, akhirnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melalui Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jabar, di Gedung Sate, Kamis (9/3), resmi meluncurkan program pangan tersebut. “Ini adalah program pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan,” tandas Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan.
Dikatakan, dalam program penyaluran rastra, pemerintah mengalokasikan dana Rp 2,8 triliun bagi 2,1 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). Disebutkan, volume rastra berdasarkan pagu yang diterbitkan pemerintah, untuk wilayah Jabar, sekitar 33 ribu ton per bulan.
Aher, sapaan akrabnya, menegaskan, penyaluran rastra ini harus mengacu pada 3 ketepatan. Yaitu, jelasnya, tepat sasaran, tepat harga, dan tepat kualitas.
Aher pun menegaskan, apabila pada pelaksanaannya terdapat berbagai masalah, sebaiknya, masyarakat segera melaporkannya. Pihaknya, seru Aher meminta Bulog supaya cepat merespon apabila menerima informasi atau laporan berkenaan dengan pelaksanaan penyaluran Rastra.
Selain Rastra, tuturnya, bersama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk (Persero), pihaknya pun menggulirkan program bantuan non-tunai berupa e-voucher. Program ini, kata Aher, berlangsung di 9 Kota Jabar.
Yaitu, tukasnya, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok. Di 9 titik itu, ucap Aher, terdapat 1.700 agen kartu bantuan non-tunai bagi 318 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Nominalnya, beber Aher, sekitar Rp 420 miliar.
Kepala Perum Bulog Divre Jabar, Abdul Muis, pihaknya siap menyukseskan prigram rastra. Untuk mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan, pihaknya menyiapkan berbagai langkah.
Misalnya, kata dia, mengecek kualitas beras. “Apabila ada masyarakat yang menerima beras berkualitas rendah, segera hubungi kami. Kami segera melakukan pergantian kepada masyarakat. (win)
