Efek Suku Bunga KPR Turun Tidak Signifikan

jabartoday.com/net
jabartoday.com/net

JABARTODAY.COM – BANDUNG — Hingga kini, perumahan masih menjadi sebuah hal yang belum terselesaikan. Memang, pemerintah melalui beragam kebijakan dan regulasinya, terus mengupayakan sektor properti kembali menggeliat. Satu di antaranya, memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR).

Namun, ternyata, hal tersebut tidak terlalu berefek. “Dampaknya tidak signifikan seandainya tidak ada inovasi dalam hal skema kredit. Di antaranya, berkenaan dengan persyaratan-persyaratan KPR. Sampai saat ini, masalah persyaratan KPR belum mengakomodasi kepentingan kalangan pekerja sektor informal,” tandas Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (AP2ERSI), Ferry Sandiyana, Sabtu (1/8).

Menurutnya, secara relatif, turunnya suku bunga KPR pun, tidak terasa. Itu karena, jelasnya, pada saat bersamaan, suku bunga kredit konstruksi bagi para pengembang justru naik. Diutarakan, dalam 1-2 bulan terakhir, kenaikan suku bunga konstruksi melejit 1-2 persen lebih tinggi daripada tahun lalu. Ini berarti, jelas dia, biaya untuk membangun rumah sedikit meningkat. Dampaknya, harga jual rumah pun turut bergerak naik.

Dia berpendapat, hal paling menarik berkaitan dengan suku bunga KPR adalah turunnya KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Saat ini, ujar dia, suku bunga KPR FLPP sebesar 5 persen. Sebelumnya, lanjut dia, sebesar 7,25 persen. Meski demikian, Ferry menilai turunnya suku bunga FLPP pun tidak dapat menjadi trigger terjadinya peningkatan penjualan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pasalnya, dalih Ferry, sebagai efek kenaikan suku bunga konstruksi, pengembang pun hanya membangun rumah MBR dalam jumlah yang sedikit.

“Terlebih, faktanya, kalangan yang memperoleh KPR FLPP adalah mereka yang tercatat sebagai pekerja formal. Sedangkan jumlah pekerja formal, tuturnya, perkiraannya, hanya sekotar 30 persen total pekerja. Jadi, kalangan pekerja sektor informal tetap saja sulit memperoleh KPR perbankan,” papar Ferry.

Soal Program Sejuta Rumah, Ferry menyatakan, sebaiknya, pemerintah segera mempercepat dan mengefektifkannya, yang sebenarnya, pencanangannya oleh Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7, Joko Widodo, empat bulan silam. Sejauh ini, ucap Ferry, program itu pun belum memberi efek atau perubahan pada sektor properti. Hal itu, ujar dia, berdasarkan informasi dan pelaporan 12 DPD AP2ERSI. Informasinya, ungkap dia, kondisi sektor perumahan relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Daerah-daerah menunggu bergulirnya program itu, khususnya, rumah MBR, yang skema subsidinya ditetapkan pemerintah, mulai FLPP hingga bantuan uang muka. Perancangannya sudah. Implementasinya belum efektif,” tutup Ferry. (ADR)

Related posts