Cegah Intoleran, Ini Langkah Bakesbangpol Jabar

  • Whatsapp
forum grup diskusi bertema Membangun Toleransi dan Keragaman Menuju Jabar Juara, di Kantor Badan Kesbangpol Jabar, Jumat (19/2/2021). (jabartoday/avila dwiputra)

JABARTODAY.COM – BANDUNG Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan forum grup diskusi bertema Membangun Toleransi dan Keragaman Menuju Jabar Juara, di Kantor Badan Kesbangpol Jabar, Jumat (19/2/2021).

Kepala Bakesbangpol Jabar R Iip Hidayat menerangkan, acara ini digelar guna mencari formulasi yang tepat dalam menangani persoalan intoleran yang terjadi di masyarakat. Pasalnya, berdasar riset Setara Institute, Jabar merupakan salah satu provinsi yang paling intoleran.

“Bicara Jawa Barat, berarti bicara kabupaten/kota. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi di kabupaten/kota, dan akan kita dalami, lalu kita diskusikan dengan para kepala Kesbangpol di masing-masing daerah,” ujar Iip.

Iip menyebut, belum tentu sikap intoleran terjadi di 27 kabupaten/kota di Jabar. Maka itu, pihaknya bakal mengumpulkan data maupun informasi yang ada di seluruh kabupaten/kota guna menemukan formulasi dalam menentukan langkah selanjutnya.

“Kita akan menentukan langkah-langkah, semacam rencana aksi, untuk memetik hasilnya di tahun mendatang,” jelasnya.

Iip mencontohkan adanya kasus pembangunan rumah ibadah yang tak jadi, karena diisukan ada penolakan dari masyarakat sekitar. Padahal, dia mengutarakan, pembangunan itu terkendala dengan belum terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Ada pembangunan tempat ibadah yang terhalang oleh IMB, tapi dikesankan seolah-olah ada penolakan dari masyarakat. Padahal beribadah tidak dilarang. Maka itu, hal seperti ini yang harus di-klir-kan,” terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan menginventarisasi permasalahan intoleran yang terjadi di Jabar dalam menyikapi hasil riset Setara Institute. Setelah itu, Kesbangpol Jabar akan melakukan evaluasi terhadap data dan informasi yang sudah terkumpul dari kabupaten/kota.

“Yang harus menjadi catatan adalah jumlah penduduk. 20 persen penduduk nasional ada di Jawa Barat. Sehingga, dinamika, fenomena yang terjadi di Jawa Barat akan berbeda dengan provinsi maupun daerah lainnya,” ungkap Iip.

Untuk jangka pendek, Iip menuturkan, bakal diadakan diskusi serupa dengan pihak-pihak terkait, baik akademisi, organisasi perangkat daerah (OPD), dan Kesbangpol kabupaten/kota di Jabar. Dia berharap, dengan pertemuan tersebut bisa menemukan dan menentukan rencana aksi daerah dalam menuntaskan persoalan intoleran di Tatar Pasundan. (*)

Related posts