JABARTODAY.COM – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) curiga kenaikan dana parpol tersebut justru menjadi lahan korupsi baru bagi Parpol. Peneliti Formappi Lucius Karus (27/8) malam, cenderung meyakini kecurigaan yang menilai kenaikan dana parpol ini justru bisa menjadi lahan bancakan baru dari parpol. Dikabarkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengonfirmasi kenaikan dana parpol jadi Rp 1.000/suara.
Lucius menjelaskan, kemungkinan itu bisa saja terjadi jika tak ada perubahan sistem pengelolaan keuangan di partai politik. Sehingga dana parpol tersebut diselewengkan untuk kepentingan yang lain sehingga tak seusai dengan tujuan awal bantuan tersebut diberikan. Bahkan dengan model tata kelola yang tertutup dan miskin dari sisi akuntabilitas, maka menjadi mungkin dana bantuan itu diselewengkan oleh partai untuk kepentingan yang berbeda dari tujuan negara.
“Potensi dana parpol itu untuk dikorupsi menjadi terbuka ketika tata kelola parpol masih saja tetap dengan budaya yang lama yang cenderung tertutup dan tidak akuntabel,” tukasnya.
Dia berharap agar kenaikan dana parpol dapat diikuti dengan perbaikan tata kelola parpol secara kelembagaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Lucius menganggap jika tak ada keseriusan untuk membenahi tata kelola partai, bantuan sebesar apapun takan berdampak positif, apalagi untuk menghentikan praktik-praktik korupsi di partai politik.
Konfirmasi dari Sri Mulyani diungkapkan dalam acara Workshop Nasional Perempuan Legislatif Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/8) hari ini. Awalnya dana parpol Rp 108/suara sah, kini jadi Rp 1.000/suara sah.
Penetapan kenaikan dana parpol tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017. Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.
Sementara itu Ketua KPPG Dr. Ulla Nuchrawaty justru berpendapat positif. Menurut Ulla Nuchrawaty, dengan meningkatnya bantuan dari negara, kinerja partai akan menjadi lebih positif terutama dalam menjalankan tugas-tugasnya menyiapkan kaderisasi.
“Saya justru melihat lebih positif, parpol akan lebih memiliki dana yang cukup untuk membantu kaderisasi calon-calon pemimpin bangsa, selama ini kan tergantung sumbangan para donatur. Saya lihat partai akan lebih independen,” tegas Ulla Nuchrawaty, Minggu (27/8) Malam.
Ulla Nuchrawaty berharap agar penggunaan bantuan negara tersebut diawasi dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan pembinaan kaderisasi mengingat biaya kaderisasi tersebut sangat besar. “Kalau orang luar partai menilai kenaikan bantuan negara itu secara lain, saya rasa karena mereka berangkat dari perspektif yang berbeda,” jelasnya. (jos)
