Home » Headline » Gita: Saya Siap Diperiksa BPK

Gita: Saya Siap Diperiksa BPK

Gudang Beras Bulog (NET)

Gudang Beras Bulog (NET)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Dalam beberapa pekan terakhir, beredar isu mengenai masuknya beras asal Vietnam sekitar 16 ribu ton. Bersamaan dengan hal itu, terjadi hal mengejutkan, yaitu mundurnya Gita Wirjawan sebagai Menteri Perdagangan. Banyak pihak yang menyebut mundurnya Gita karena ingin kabur dari tanggung jawab tersebut. Berkenaan dengan hal itu, Gita angkat bicara.
“Mundurnya saya bukan karena masalah beras impor,” tegas Gita pada Pengukuhan Pengurus DPD Barisan Indonesia (Barindo) di Hotel Horison Bandung, Selasa (4/2/2014).
 
Menurutnya, masalah beras impor telah dipolitisir oleh berbagai pihak, mengingat dirinya sedang bertarung di konvensi calon presiden yang diadakan Partai Demokrat. Banyak kalangan, sambungnya, yang mengait-ngaitkan peletakan jabatannya sebagai Menteri Perdagangan dengan beras impor tersebut. “Saya mendapat laporan bahwa setelah uji lab, hasilnya, beras impor itu berkelas premium, bukan medium. Itu sesuai dengan yang direkomendasikan,” ujar Gita.
 
Gita menegaskan, pihaknya tidak merasa harus mengkhawatirkan apa pun berkenaan dengan beras impor tersebut. Karenanya, Gita menyatakan, pihaknya siap menelusuri siapa yang memolitisir masalah beras tersebut.
“Selama benar, mengapa harus khawatir,” kata Gita santai.
 
Bahkan, Gita menyatakan siap menjalani pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan berkenaan dengan permasalahan beras tersebut. Gita menilai itu hal yang menggelikan. Dia berpandangan, pemeriksaan BPK tersebut dapat menjadi pintu pembuka mengenai “aktor utama” beras impor, yang dianggapnya melakukan politisasi.
 
Di tempat berbeda, anggota BPK Ali Masykur Musa, mengemukakan, pihaknya tetap siap memeriksa Gita Wirjawan berkaitan dengan masuknya 16 ribu ton beras asal Vietnam meski yang bersangkutan lengser sebagai Menteri Perdagangan. “Kami ini institusi. Yang kami periksa adalah lembaga. Siapa saja yang berkaitan dengan izin itu (beras Vietnam), tentunya kami periksa. Mundur atau tidak menterinya, kami siap memeriksa,” imbuh Ali Masykur usai dialog dengan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Jabar.
 
Sementara itu, Ahli Andalan KTNA Jabar, Nono Sambas, mengutarakan, polemik beras impor membingungkan dan mencemaskan kalangan petani. Nono  mengatakan, kabar mengenai verapa volumenya simpang siur. “Ada yang menyatakan 800 ton. Ada pula yang menyebut 1.400 ton. Tapi, sejauh ini, tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang mengaku,” herannya.
 
Nono berpendapat, sejauh ini, timbul kesan bahwa pemerintah seolah-olah tidak memperhatikan kondisi petani. Sebagai contoh, kata dia, dalam hal lahan, saat ini banyak yang tergerus. Jika berdasarkan perhitungan, sahut dia, petani penggarap sawah seluas 1 hektar, penghasilannya setara Rp 1,6-2 juta per bulan.
 
Akan tetapi, tanya Nono, saat ini, dalam satu desa, berapa orang yang memiliki areal persawahan seluas 1 hektare. Mayoritas, lanjut dia, hanya sekitar 0,25 hektare. Saat ini, ujarnya, yang terjadi, lebih banyak penggarap daripada petani pemilik. Melihat hal itu, Nono mengaku khawatir bahwa petani dapat menjadi tamu bukan tuan rumah. (VIL)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.