Home » Nasional » Heryawan Kritisi Undang-undang Bernafas Liberalisme

Heryawan Kritisi Undang-undang Bernafas Liberalisme

Dialog Politik bertema "Struktur Kuasa dan Penguatan Politik Kerakyatan" yang digelar Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FK-GMNU) di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Jumat (13/12),  menghadirkan pembicara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Narasumber lain: Agnes Sri Poerbasari (Dosen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia), MH Nurul Huda (Perhimpunan Rumah Indonesia), dan Muhammad Nuruddin (Aliansi Petani Indonesia).

Dialog Politik bertema “Struktur Kuasa dan Penguatan Politik Kerakyatan” yang digelar Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FK-GMNU) di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Jumat (13/12). Menghadirkan pembicara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Narasumber lain: Agnes Sri Poerbasari (Dosen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia), MH Nurul Huda (Perhimpunan Rumah Indonesia), dan Muhammad Nuruddin (Aliansi Petani Indonesia).

JABARTODAY.COM – JAKARTA

Lima belas tahun Era Reformasi di Indonesia belum mendudukkan politik kerakyatan sesuai harapan. Struktur kekuasaan yang ada belum sepenuhnya menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Demikian salah satu kesimpulan Dialog Politik bertema “Struktur Kuasa dan Penguatan Politik Kerakyatan” yang digelar Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FK-GMNU) di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Jumat (13/12).

Narasumber dialog yang diikuti mahasiswa dan dosen berbagai universitas, serta aktivis organisasi kepemudaan, yakni Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), Agnes Sri Poerbasari (Dosen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia), MH Nurul Huda (Perhimpunan Rumah Indonesia), dan Muhammad Nuruddin (Aliansi Petani Indonesia).

 

Nuruddin sepanjang paparannya menggarisbawahi, keterpurukan tingkat kesejahteraan kaum petani sebagai salah satu bukti ketimpangan struktur kekuasaan. “Sistem ekonomi yang dikembangkan negara jelas-jelas berpihak pada pemilik kapital. Masyarakatpun lalu digiring menjadi manusia konsumeristik. Lihat saja, seseorang dengan Rp 500 ribu dapat membawa pulang sepedamotor. Tapi dengan uang itu, seorang petani tidak bakal membawa pulang traktor,” sesal pengiat pemberdayaan kaum petani.

 

Senada dengan Nuruddin, Agnes menyatakan, gelombang demokratisasi yang bergulir pasca Orde Baru tumbang bukanlah era kerakyatan sesungguhnya. Penyebabnya, menurut Agnes, masyarakat kita belum mampu meninggalkan budaya paternalistik. “Bahkan di kalangan kampus pun ini berkembang,” tuturnya.

 

Sementara, Nurul Huda menyorot praktik kotor perpolitikan di Indonesia yang masih dipenuhi money politics. “Mengapa demikian? Tidak lain karena para politisi kita masih mencantol pada oligarki,” tegasnya.

 

Heryawan ikut mengkritisi beberapa undang-undang yang bernafas liberalisme. Mengambil contoh kasus, Aher menceritakan, adanya petani kecil yang digelandang ke meja hijau karena menangkar benih.  “Gara-gara undang-undang pertanian, ada seorang penangkar benih yang sudah lama menangkar benih sebagai hak pribadinya, masuk penjara hanya karena tidak melapor ke lembaga pertanian dan pemegang merek benih unggul. Undang-undang ini sangat liberal,” papar Aher.

 

Meski mengungkap struktur kekuasaan yang memarjinalkan hak kerakyatan, sekaligus juga jauh dari amanat UUD 1945, para narasumber menegaskan, kelompok kritis bangsa wajib tetap membangun optimisme.

“Saya selaku pendidik, selalu mengatakan kepada mahasiswa, agar tetap optimis,” kata Agnes.

 

Aher menyatakan sikap lebih tegas. “Ketika ada ketimpangan pada sebuah negara, perlu ada kekuatan untuk mengubahnya. Menunggu penguasa mengubah dirinya sendiri, tidak mungkin ada perbaikan,” tandas Gubernur.

 

Untuk hal tersebut, lanjut Heryawan, dibutuhkan kelompok yang disebutnya “generasi pengendali”. Kelompok ini berisi sosok berbagai latarbelakang. “Perlu kekuatan masyarakat yang tergabung dalam civil society, yang bisa mengejawahtah dalam bentuk partai, kelompok pemikir, LSM, pressure group, atau ormas (organisasi masyarakat). Mereka itu memiliki idealisme yang sama,” urai politisi Partai Keadilan Sejahtera.

 

Heryawan menambahkan, syarat sosok yang sanggup melakukan perubahan itu harus berintegritas, jujur, memiliki kemampuan memobilisasi, mengadvokasi, dan siap menghadapi risiko.

 

Usai dialog, Heryawan diterima secara khusus Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud di ruang kerjanya. (AVD)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.