Home » Politik » Heryawan: Babinsa Garda Depan Cegah Perdagangan Manusia

Heryawan: Babinsa Garda Depan Cegah Perdagangan Manusia

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kembali bersepeda dari Gedung Negara Pakuan menuju kantornya di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (18/10). Heryawan menyebut Babinsa berada di garda depan dalam pencegahan penjualan manusia.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kembali bersepeda dari Gedung Negara Pakuan menuju kantornya di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (18/10). Heryawan menyebut Babinsa berada di garda depan dalam pencegahan penjualan manusia.

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengajak para Bintara Pembina Desa (Babinsa) Tentara Nasional Indonesia berperan aktif memerangi tindak perdagangan manusia di Jabar.

Heryawan mengatakan, operasi perdagangan manusia, terutama usia produktif dan anak belia, salah satu persoalan yang berkaitan langsung masa depan bangsa. “Hal ini karena korbannya sebagian besar kaum perempuan, yang notabene ujung tombak pembinaan tunas generasi penerus bangsa,” ujarnya di acara Orientasi Program Kependudukan dan Keluarga Bencana dan Human Trafficking bagi Danramil dan Babinsa se-Jabar di Gedung Sate, Jumat (18/10).

Orientasi dihadiri 160 Komandan Komando Rayon Militer dan 360 Babinsa. Turut hadir Panglima Kodam III/Siliwangi Mayor Jenderal Dedi Kusnadi Thamim dan Ketua Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Netty Prasetyani Heryawan.

Di awal paparannya, Gubernur menjelaskan posisi kependudukan Jabar sebagai provinsi terpadat di Indonesia. Penduduk Jabar berdasar data Desember 2012, ungkapnya, berada di posisi 44,5 juta jiwa. Urusan kedua terpadat, yakni Jawa Timur.

“Penduduk yang besar, bagi Pemprov Jabar, adalah aset pembangunan karena ditempatkan sebagai subyek dan aset. Kita menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas karena ini syarat untuk melahirkan SDM (sumber daya manusia) yang unggul,” papar Heryawan seraya memuji keseriusan jajaran TNI selama ini dalam menyukseskan program Keluarga Berencana.

Pada saat yang sama, sambungnya, upaya berbagai pihak memerangi tindak perdagangan manusia belum mampu menekan habis kasus human trafficking. Namun, data menunjukkan tren penurunan kasus perdagangan manusia di Jabar mulai menurun beberapa tahun terakhir.

Di lingkungan pemerintah provinsi terdapat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Pedagangan Orang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Gugus tugas ini bersinergi dengan TP2TP2A serta unit kasus kriminal terhadap kaum perempuan dan anak kepolisian.

“Babinsa, kita pahami, penjaga kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dan, karena kependudukan dan human traffickhing salah satu persoalan bangsa, Babinsa tentu akan berperan aktif,” ujar Heryawan.

Heryawan menambahkan, politik TNI adalah politik negara. TNI tidak berpihak pada satu kekuatan politik atau kelompok tertentu. “Karena itu, Pemprov Jabar sangat pas bergandengan tangan dengan para Babinsa, termasuk dalam upaya memerangi kasus human trafficking,” ucap Aher.

Orientasi juga diisi pemaparan Ketua Tim TP2TP2A Netty Prasetyani Heryawan. Netty menerangkan, ciri-ciri perdagangan manusia, strategi pencegahan, dan penanganan kasusnya. (VIL)

Komentar

komentar