JABARTODAY.COM – BANDUNG
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) agar membeberkan ke publik soal hasil sejumlah studi banding ke luar negeri selama Prof. Dr. Sunaryo menjadi rektor UPI. Publikasi itu dinilai DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan UPI sebagai pejabat publik kepada masyarakat.
“Mereka harus membuat publikasi sebelum dan sesudah mereka melakukan kunjungan ke luar negeri. Seluruh pejabat negara apakah itu birokrat atau dosen yang menggunakan dana APBN harus mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat,” ujar Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiyansyah kepada Jabartoday.com saat dihubungi via telfon genggamnya, Selasa pagi (26/2/2013).
Ferdiyansyah menegaskan sebagaimana lazimnya pejabat negara, sebelum berkunjung ke luar negeri para pimpinan UPI mesti membuat TOR (term of reference) yang menjelaskan apa manfaat yang bisa diperoleh dari suatu kunjungan atau studi banding ke luar negeri.
“TOR harus ada. Ada publikasi sebelum dan sesudah berangkat. Itu salah satu bentuk pertanggungjawaban pejabat negara kepada publik. Lalu dijelaskan pula kemanfaatannya bagi perguruan tinggi yang bersangkutan,” jelas anggota DPR Fraksi Partai Golkar ini.
Dana APBN yang digunakan perlu Diselidiki
Diakui Ferdiyansyah, bahwa kunjungan atau studi banding ke luar negeri pasti ada manfaatnya. Hanya saja, seberapa besar dana APBN yang benar-benar memiliki nilai manfaat bagi publik.
“Kunjungan ke luar negeri ada plus-minusnya. Konsekuensi, harus transparan. Harus ada publikasi ke masyarakat sehingga mereka bisa menimbang sebuah kunjungan memiliki nilai manfaat atau tidak,” tegas Ferdiyansyah.
Terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana APBN, Ferdiyansyah meminta UPI terbuka memberikan informasi rinci soal penggunaan anggaran negara, terutama yang berasal dari APBN.
“Dalam konteks pengawasan, menjadi tugas kami, anggota DPR, untuk mengetahui penggunaan dana APBN yang dipakai (pejabat) UPI untuk studi banding ke luar negeri. Kami harus cross check ke pihak UPI tentang kebenaran dugaan tersebut,” ujarnya.
Ferdiyansyah juga meminta media untuk memberikan informasi awal tentang dugaan penyalahgunaan dana yang dikabarkan untuk plesiran yang dibungkus “studi banding”. (zam)
