Home » Headline » PT KAI Terancam Kehilangan Lahan

PT KAI Terancam Kehilangan Lahan

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Sampai saat ini PT Kereta Api Indonesia memiliki lahan yang tersebar di berbagai titik, termasuk di Kota Bandung. Namun, hingga kini, kuat dugaan, banyak pihak yang memanfaatkan, bahkan menguasai lahan milik lembaga BUMN tersebut. Seperti yang dialami PT KAI Daerah Operasional II Bandung.

Tentunya, hal tersebut menjadi sebuah permasalahan bagi PT KAI Daop II Bandung. Pasalnya, dugaan adanya pihak yang menguasai areal lahan milik PT KAI Daop II Bandung itu dapat membuat lembaga yang bergerak dalam bidang transportasi massal itu kehilangan aset berupa lahan, yang luasnya melebihi 1 hektare.

Kepala PT KAI Daop II Bandung, Agus Nugroho, mencontohkan permasalahan lahan tersebut terjadi di Jalan Elang. Agus menyebut, juru sita Pengadilan Negeri Bandung, rencananya, pada 9 Oktober 2013, mengeksekusi lahan tersebut. Namun, Agus menegaskan, pihaknya bersikeras memberikan perlawanan sekaligus mempertahankan asetnya tersebut.

Dijelaskan, pada 1973, lahan di Jalan Elang itu hasil ruilsag Pemerintah Kota Bandung dengan PT KAI, yang dulunya, bernama Perusahaan Jawatan Kereta Api.  Pihaknya, ungkap Agus, memberikan perlawanan dan berusaha mempertahankan asetnya tersebut karena sudah mengantungi dokumen resmi, berupa sertifikat hak pakai.

“Tanah itu milik negara. Surat Hak Pakai yang kami miliki bernomor 1/1988. Surat itu pembaruan surat pertama yang terbit 1973. Selain itu, kami pun memiliki ground card. Sertifikat dan ground card dilindungi negara. Arsip lahan-lahan itu tersimpan di Belanda,” urai dia di kantor Daops II Bandung, Senin (1/10).

Catatan dan lahan tanah Jalan Elang menunjukkan, sambung Agus, areal seluas 1.3000 meter persegi tersebut terdapat belasan rumah, yaitu sekitar 14 unit, yang kini dihuni warga. Permasalahan lahan itu terjadi ketika pada 2008, sekitar 33 orang yang dipimpin Ny Odas, mengaku sebagai ahli waris Soehe dan mengajukan gugatan.

Gugatan itu bermodalkan 2 zegel terbitan 1932 dan 1934. Zegel-zegel itu bertuliskan bahasa Sunda. Isinya, mengenai adanya aktivitas jual beli lahan di Jalan Elang antara Soehe selaku pembeli dan Djoemena sebagai penjual, pada 19 November 1932. “Pada zegel itu tertera tulisan bahwa harga jual lahan itu pada 1932 bernilai f.600 atau enam ratoes roepia. Lalu, pada zegel terbitan 1934, tercantum harga transaksi penjualan lahan itu bernilai f.250 atau doea ratoes lima poeloeh roepiah,” papar Agus.

Dalam persidangan, pengadilan memutuskan bahwa penggugat, yaitu mereka yang mengaku ahli waris Soehe, menang. Putusan itu terbit mulai level PN, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dasar itulah yang membuat mereka meminta pengadilan tinggi melakukan eksekusi lahan tersebut. Akan tetapi, tegasnya, pihaknya berupaya mempertahankan aset lahan itu. “Dasar kita adalah memiliki dokumen-dokumen. Selain itu, areal tersebut termasuk aset negara,” klaimnya.

Kuasa hukum PT KAI Daop II Bandung, Chandra Wila Supriadi, berpendapat, adanya sejumlah kejanggalan yang terdapat pada dua zegel, yang menjadi satu-satunya modal para penggugat tanpa ada keterangan dan dokumen lain.

Menurutnya, kejanggalan lainnya pada zegel itu tertulis roepia. Padahal, lanjutnya, periode 1932 dan 1934, roepia belum ada. Saat itu, merupakan masa kolonial dan pemerintahan Hindia Belanda. Mata uang yang berlaku adalah gulden.

Vice President Aset Wilayah Barat PT KAI, Mateta Rizaulhaq, tidak membantah bahwa hingga kini cukup banyak aset PT KAI di wilayah Daop I (Jakarta), Daop II (Bandung), dan Daop III (Cirebon) yang diklaim pihak lain. “Secara nilai, angkanya tergolong tinggi, seperti lahan di Jalan Elang nilainya sekitar Rp 1,3 triliun,” imbuhnya.

Mateta meneruskan, tidak hanya pengklaiman aset oleh pihak lain, ada kendala lain yang berkaitan dengan lahan, yaitu penertiban aset. Dia mengakui, bahwa tidak jarang aksi penertiban yang dilakukan jajarannya menyebabkan terjadinya bentrok. (VIL)

Komentar

komentar