Home » Ekonomi » Banyak Koperasi Simpan Pinjam Langgar Aturan

Banyak Koperasi Simpan Pinjam Langgar Aturan

Kepala Dinas KUMKM Jabar, Anton Gustoni.

Kepala Dinas KUMKM Jabar, Anton Gustoni.

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Keberadaan koperasi memang dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Sejauh ini, di Indonesia, terutama Jawa Barat, berdiri beragam jenis koperasi. Satu diantaranya, koperasi simpan pinjam (KSP).

         
Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang koperasi, sistem simpan pinjam pada KSP hanya berlaku bagi para anggotanya. Namun, pada kenyataannya, kuat dugaan, saat ini, banyak KSP yang melakukan bisnis simpan pinjam tidak hanya kepada anggotanya, tetapi juga masyarakat umum yang non-anggota.“Jelas, jika mengacu pada peraturan, hal itu melanggar. Perizinannya dapat kami cabut,” terang Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Jawa Barat, Anton Gustoni, di Hotel Bumi Asih, Selasa (26/11).
         
Meski berkewenangan mencabut izin KSP yang melakukan praktik simpan pinjam kepada mereka yang bukan anggota, Anton menyatakan, hal itu bukan perkara mudah. Artinya, Dinas Koperasi dan UMKM tidak dapat serta merta mencabut izin sebuah KSP walaupun misalnya, terbukti melakukan simpan pinjam kepada nasabah non-anggota. “Kami baru dapat mencabut izin apabila ada pengajuan atau pengaduan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan). Selama sebuah KSP tidak mengajukan pelaporan dan pengaduan tentang praktik simpan pinjam kepada nasabah non-anggota, kami tidak dapat mencabut izinnya,” papar Anton.

 

         
Karenanya, jelas Anton, kuat dugaan, hal itu dimanfaatkan para rentenir dalam menjalankan aksinya. Caranya, membuka praktik renten berkedok koperasi. “Padahal, esensi koperasi yaitu memajukan para anggota dan masyarakat,” tegas Anton.

 

         
Berkenaan dengan terbitnya Undang-undang No 17/2012, Anton menuturkan, berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah melakukan pembagian empat bidang koperasi, yang masing-masing berbadan hukum. “Yaitu, koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam,” jelas Anton.

 

         
Anton menambahkan, jika sebuah koperasi memiliki beberapa bidang usaha, misalnya, ritel, simpan pinjam, dan perdagangan, berdasarkan UU 17/2012, harus terpisah. “Untuk perdagangan, jenisnya, koperasi konsumen. Yang bergerak pada bidang jasa, ya koperasi jasa. Pun dengan para produsen, yang berdiri adalah koperasi produksi,” sambung Anton.   

 

         
Pembagian tersebut, terangnya, bertujuan agar sebuah koperasi, yang di Jabar, sejauh ini, perputaran uangnya mencapai Rp 10 triliun, dapat lebih fokus pada bidang bisnisnya. Adanya pembagian itu, sangat mungkin, membuat jumlah koperasi di Jabar bertambah.

 

         
Sejauh ini, sebut dia, total koperasi di Jabar sekitar 24.916 unit. Sayangnya, seperti diutarakan Anton, sekitar 50 persennya atau 12.000 ribu unit koperasi yang aktif. “Artinya, ke-12 ribu koperasi itu masih aktif melakukan RAT,” pungkas Anton. (VIL)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.