Home » Ekonomi » Efek Kenaikan UMK, Industri Punya Dua Opsi

Efek Kenaikan UMK, Industri Punya Dua Opsi

deddy widjayaJABARTODAY.COM – BANDUNG

Beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah  menandatangani putusan mengenai kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Namun, pasca putusan itu, ternyata, masih terdapat sejumlah aksi unjuk rasa para pekerja dan buruh.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat Deddy Widjaya mengatakan, adanya aksi unjuk rasa pasca terbitnya putusan Gubernur Jabar tersebut dapat membuat masalah perupahan pekerja dan buruh tidak akan tuntas. Deddy menduga, aksi tersebut tidak lagi murni dilakukan para pekerja atau buruh.
         
Menurut Deddy, ada pihak atau kepentingan lain yang menunggangi aksi tersebut. “Karena itu, sebaiknya, pemerintah lebih jeli apakah aksi unjuk rasa itu murni dilakukan teman-teman pekerja atau ada unsur serta kepentingan lain?” ujar Deddy, Selasa (26/11).
         
Deddy mengatakan, aksi pasca putusan dan penetapan UMK tersebut dapat berpengaruh pada minat para investor, baik yang sudah maupun belum berinvestasi di Indonesia. Artinya, jelas dia, aksi-aksi tersebut dapat mengganggu kondusivitas iklim dunia usaha di Indonesia, khususnya Jabar.
         
Dikatakan, adanya tuntutan pekerja dan buruh mengenai kenaikan upah yang begitu tinggi membuat kalangan pengusaha memiliki dua opsi. Pertama, hengkang dari Jabar. “Tujuannya, tidak hanya provinsi lain, tetapi juga negara ASEAN, seperti Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Myanmar,” sebut Deddy.
         
Berkaitan dengan opsi relokasi, ucap Deddy, pada awal 2014, kalangan pengusaha di Jabar melakukan persiapan. Diantaranya, beber Deddy, segera melakukan studi banding ke beberapa negara yang dia sebutkan di atas.
         
Studi banding itu, jelas Deddy, berkaitan dengan proses perizinan investasi di negara-negara tersebut. Jika sangat memungkinkan dan memudahkan, cetus Deddy, ribuan industri di Jabar berpotensi hengkang. “Itu karena kondisi di Jabar kurang kondusif,” sahut Deddy.
         
Opsi kedua, tambah Deddy, yaitu menggunakan tenaga-tenaga kerja asal negara-negara ASEAN. Salah satu misi studi banding ke negara-negara ASEAN pada 2014 itu pun mencakup upah para pekerjanya. Dia berpendapat, para pengusaha memilih opsi itu karena upah para pekerja di beberapa negara ASEAN lebih murah.
         
Terlebih, pada 2015, Indonesia harus terlibat dalam ASEAN Economic Community (AEC). Saat ajang itu bergulir, lanjutnya, situasinya makin terbuka, tidak hanya produk, tetapi juga tenaga kerja. “Ratusan ribu tenaga kerja asal beberapa negara ASEAN siap bekerja di Jabar,” seru Deddy.
         
Apabila para pekerja dan buruh Jabar menuntut upah yang tinggi, tidak tertutup kemungkinan, industri-industri di Jabar memilih opsi menggunakan tenaga kerja asing. “Jika itu terjadi, dapat mengancam para buruh dan pekerja lokal. Mereka (pekerja dan buruh lokal) berpotensi tersisih karena kalah bersaing,” tutup Deddy. (VIL)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.