“Pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk membenahi tata niaga dan kelola. Ini untuk menciptakan stabilitas harga. Pemerintah pun harus bersinergi, baik antarkementerian, misalnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, maupun stake holder lainnya,” tandas Ketua Komisi IV DPR RI, Edi Prabowo, usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pasar Sederhana Bandung, Senin (20/6).
Menurutnya, jika tercipta tata kelola yang optimal, tentunya, efeknya dirasakan seluruh kalangan. Petani atau peternak, katanya, meraup untung. “Perantara pun raih untung tetapi tidak boleh besar keuntungannya. Begitu pula pedagang. Mereka (pedagang) meraih untung. Masyarakat pun mendapat efeknya, harga jual tidak mahal,” paparnya.
Edi mengatakan, upaya untuk membenahi tata niaga dan kelola sebenarnya dilakukan pemerintah melalui peningkatan peran dan fungsi Perum Bulog. Akan tetapi, ucapnya, fungsi serta peran Bulog masih terbatas. Bulog, seru Edi, baru menyerap 80 persen komoditi masyarakat. “Itu pun masih kalah cepat oleh swasta yang menerapkan sistem ijon,” kata Edi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, herman Khaeron, sependapat dengan Edi Prabowo. Herman menyatakan, pemerintah harus membenahi tata kelola dan niaga agar tercipta stabilitas harga.
Menurutnya, idealnya, pemerintah lebih aktif dalam menangani masalah kebutuhan pokok masyarakat. “Dalam sebuah kementerian, harus ada yang mengurusi pasca panen. Sejauh ini, lebih pada mengurusi budi daya,” tegas pria asal Cirebon ini. (ADR)
