Relokasi Badak Jawa Disorot, Marwan Aziz Minta Pemerintah Buka Peta WUP Ujung Kulon

Gravatar Image
Sekjen Greenpress Indonesia, sekaligus Koordinator Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia (FOKSI) wilayah DKI Jakarta dan Banten, Marwan Aziz.

Jakarta – Rencana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo memunculkan sorotan baru. Selain ancaman bencana, publik menyoroti penetapan sebagian perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) serta keberadaan tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD) di Pandeglang.

Sekretaris Jenderal Greenpress Indonesia sekaligus Koordinator FOKSI DKI Jakarta dan Banten, Marwan Aziz, meminta pemerintah membuka seluruh informasi terkait kebijakan pertambangan di sekitar kawasan konservasi. Ia menegaskan agar relokasi badak tidak dibarengi dengan ancaman eksploitasi sumber daya alam.

“Kami tidak sedang menuduh ada agenda tersembunyi. Tetapi ketika ada penetapan WUP di perairan Ujung Kulon dan persoalan tambang Cibaliung, pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka,” kata Marwan di Jakarta (18/11/2026).

WUP tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Kementerian ESDM menyatakan TNUK tidak termasuk wilayah pertambangan; hanya sebagian perairan di sekitarnya. Namun, Marwan menilai pemerintah perlu membuka peta resmi dan koordinat agar batas WUP, kawasan konservasi, dan habitat badak jelas.

Marwan juga menyoroti status IUP PT CSD yang berhenti beroperasi sejak Mei 2022. Meski Antam menyatakan tidak ada rencana membuka kembali tambang, ia meminta kejelasan status hukum izin, kewajiban pascatambang, dan jaminan lingkungan.

Ia mengingatkan tragedi Musofa, badak Jawa pertama yang ditranslokasi pada November 2025 dan mati dua hari kemudian. Meski nekropsi menyebut penyakit sudah ada sebelumnya, Marwan menilai peristiwa itu harus menjadi evaluasi serius sebelum relokasi antarpulau.

FOKSI mendesak pemerintah membentuk tim kajian independen dan membuka tujuh informasi kepada publik, termasuk peta WUP, status IUP Cibaliung, evaluasi kematian Musofa, serta kajian kesesuaian Alas Purwo sebagai habitat kedua. Menurut Marwan, pembangunan populasi kedua boleh dilakukan asal melalui kajian ilmiah dan tanpa melemahkan perlindungan habitat asli.

“Jangan sampai badaknya dipindahkan, tetapi perlindungan terhadap rumahnya justru melemah,” pungkasnya. [Fathiyya]

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *