Saturday , 4 April 2020
Home » Headline » Merial Institute: Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepemudaan Alami Stagnasi

Merial Institute: Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepemudaan Alami Stagnasi

Merial Institute melakukan audiensi dengan Menpora, Zainuddin Amali terkait koordinasi srategis lintas sektor kepemudaan, Senin (20/2/2020).

JABARTODAY.COM-JAKARTA. Merial Institute melakukan audiensi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dihadiri oleh Menpora, Zainuddin Amali, Syamsul Qomar (Staf Khusus Kemenpora RI) dan Abdul Rafur (Asdep Kemenpora RI), Kamis (20/2/2020). Merial Institute diwakili Arief Rosyid (Direktur Eksekutif), Muh. Fadli Hanafi (Direktur Riset), Denny Geovano (Direktur Politik & Kebijakan Publik), Fajar Hasanie (Direktur Program), Ahmad Hafiz (Direktur Media) dan Mardhiyah (Direktur Administrasi).

Arief Rosyid memaparkan tentang progres sejauh Perpres 66/2017, yaitu terkait adanya stagnasi dalam tahap implementasi dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Merial Institute. Rendahnya pemahaman anak muda mengenai Indeks Pembangunan Pemuda turut menjadi keprihatinan bersama. Menpora menanggapi bonus demografi ini, jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi boomerang.

“Apa yang diharapkan dan dicita-citakan tentang Indonesia Maju, sesungguhnya bisa terwujud jika fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait pemuda ini sudah berjalan dan Kemenpora sebagai leading-sektor” ujar Arief Rosyid.

Merial Institute sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam perwakilan unsur masyarakat untuk terlibat dalam Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan oleh Kemenpora RI akan terus berpartisipasi dalam mendorong dan memastikan agar kebijakan pemerintah dapat terimplementasi sebaik-baiknya, mengajukan beberapa rekomendasi.

Pertama, mengoptimalisasi koordinasi lintas sektor melalui Kemenpora sebagai leading-secthhor dan monitoring implementasi melalui Tim Koordinasi Nasional Pelayanan Kepemudaan.

Kedua, sesuai visi Presiden, hambatan pelayanan kepemudaan perlu diatasi dengan fokus kepada peningkatan kesempatan kerja, kemandirian dan kewirausahaan, serta perlindungan dari perilaku beresiko.

Ketiga, Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan diharapkan dapat segera dilaksanakan dan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan indikator yang terdapat pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Keempat, dokumen pendukung lain seperti Perda Kepemudaan di Pemerintah Daerah harus linear dengan Perpres 66/2017, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Sejumlah rekomendasi di atas tidak akan lepas dari tanggung jawab Merial Institute sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam perwakilan unsur masyarakat dalam Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan oleh Kemenpora RI. Atas amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan besar tersebut Merial Institute akan terus setia mendorong dan memastikan agar kebijakan Pemerintah dapat terimplementasi dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

“Terkait koordinasi lintas sektor, akan kita tinjau kembali Perpres 66/2017 dan awali koordinasi lintas kementerian/lembaga ini sebagai program prioritas. Saya bertekad, agar di bulan Februari ini sudah clear,” ujar Menpora. (ruz)