JABARTODAY.COM – BANDUNG Realisasi pembangunan Light Rapid Transit (LRT) menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Pasalnya, dengan adanya investasi yang gunakan aset pemerintah daerah, mesti libatkan persetujuan dari legislatif.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Folmer Silalahi mengatakan, harus ada transparansi terkait detail engineering design (DED). Sebab, pembangunan akan menelan anggaran yang besar. Selain itu, pembayaran cicilannya harus melalui mekanisme multy-years.
“Maka itu, kita perlukan transparansi dari Pemkot Bandung. Karena kegiatan itu, menyangkut penyedia sarana publik yang melibatkan perusahaan multinasional,” ujar Folmer, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (7/9).
Sebelumnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan Kota Bandung segera memiliki Light Rapid Transit (LRT), usai hasil lelang pembangunan LRT Koridor 1, yang akan diumumkan 16 September mendatang. (dva)
