JABARTODAY.COM-BANDUNG Perwakilan keluarga Engkong Sukra mengadukan terkait status tanahnya kepada Ombudsman Jabar, supaya bisa menemukan titik temu terkait persoalan yang dihadapinya. Pasalnya, tanah miliknya seluas 2,744 hektar di Bekasi, dikuasai oleh pihak pengembang tanpa ada proses jual beli.
Sebelumnya, Engkong Sukra (89), yang memiliki tanah di Pantai Makmur Bekasi, merasa tidak melakukan transaksi jual beli, namun tanah tersebut dikuasai oleh pihak pengembang dari Marunda Center.
“Kami kesini meminta adanya bantuan dari Ombudsman Jabar terkait kejelasan status tanah tersebut. Karena kami sudah mengadukan ke Badan Pertanahan Nasional Bekasi, tapi belum ada tanggapan, padahal sudah dari sebulan yang lalu,” ungkap perwakilan keluarga Engkong Sukra, Heru, di Kantor Ombudsman Perwakilan Jabar, Rabu (12/9).
Menurutnya, hingga kini pihak Engkong Sukra masih memiliki girik tanah tersebut. Bahkan, Pajak Bumi dan Bangunan masih dibayarkan pada tahun 2017 silam.
Maka itu, pihaknya sangat terkejut karena tanah yang belum sama sekali ada proses jual beli tersebut, telah menjadi kawasan pergudangan Marunda Center. Pihak keluarga telah beberapa kali bertemu dengan direksi Marunda Center, namun perusahaan hanya mau memberi uang kerohiman.
“Tanah tersebut milik keluarga kami, bukan menumpang di tanah negara, kenapa memberikan kerohiman. Kami tidak pernah jual tanah yang 2,7 hektar itu,” serunya.
Dia menyebut, jika ada perusahaan swasta menguasai tanah rakyat dan hanya bersedia memberikan uang kerohiman sangat mirip kompeni, di masa zaman penjajahan Belanda dulu.
’’Dengan adanya cacat administrasi dalam surat tanah Engkong Sukra, maka dapat dibatalkan. Kami juga berharap pihak berwenang dapat bertindak terhadap mafia tanah agar kejadian yang sama tidak terulang kembali,” terangnya.
Disinggung terkait masih belum ada tanggapan, walau sudah mengadukan ke Ombudsman Jabar, pihaknya akan terus berupaya hingga menemukan titik terang terkait persoalan tersebut.
’’Kami sebelumnya juga sudah melapor kemana-mana, kalau masih juga belum ada solusi maka kami kembali akan cari jalan keluar terbaik. Baik ke Menkopolhukam, KSP, kementrian, dan lain sebagainya,” tegasnya. (*)
