Izin MBR Lebih Mudah, REI Girang

jabartoday.com/net
jabartoday.com/net
JABARTODAY.COM – BANDUNG — Untuk memenuhi kebutuhan perumahan, pemerintah menggulirkan program 1 juta unit rumah. Agar program itu berlangsung lancar, pemerintah pusat meminta pemerintah-pemerintah daerah, mulai provinsi hingga kota-kabupaten lebih berperan aktif guna mendukung program tersebut. Salah satu upayanya, mempermudah perizinan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kami menyambut dan merespon kemudahan izin pemda demi suksesnya program 1 juta rumah yang dicanangkan presiden,” tandas Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Eddy Hussy, beberapa waktu lalu.

Ditegaskan, pihaknya merespon komitmen beberapa kementerian, utamanya, yang siap mempermudah perizinan, secara positif. Menurutnya, hingga saat ini, pihaknya belum merasakan adanya kemudahan-kemudahan tersebut di daerah-daerah. Untuk itu, Eddy menyatakan, pihaknya mengajak seluruh stake holder perumahan, termasuk di daerah, guna turut berkomitmen dan bertanggung jawab dalam menunjang suksesnya program pemerintah tersebut.

Eddy berpendapat, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib mendukung program perumahan MBR. Saat ini, ungkapnya, masih ada sejumlah tantangan dan kendala yang dialami kalangan pengembang, utamanya, berkenaan dengan izin pembangunan MBR. Misalnya, jelas Eddy, belum adanya penyeragaman ketentungan berkaitan dengan keringanan pungutan izin mendirikan bangunan (IMB) hunian MBR di daerah. Hingga kini, ujarnya, hal itu masih bergantung pada good will setiap pemerintah daerah. Sedangkan penyederhanaan perizinan masih dalam tahap proses pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Direktur Kawasan Perkotaan dan Perbatasan Negara Kemendagri, Budiono Subambang, mengutarakan, pemerintah daerah harus lebih aktif mendukung program 1 juta Rumah. Guna mendukung program 1 juta rumah, ungkapnya, pihaknya melakukan iventarisir aset-aset di daerah sehingga termanfaatkan bagi pembangunan perumahan.
Selain itu, tambahnya, pihaknya pun terus melangsungkan sosialisasi dan koordinasi, khususnya, berkenaan dengan kalangan pegawai negeri sipil (PNS) lingkup kementerian. Harapannya, cetus dia, upaya tersebut mempermudah proses perizinan di daerah.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono, menyatakan, berkaitan dengan perumahan, saat ini, ada 10 aturan yang mengalami deregulasi. Saat ini, tukasnya, ke-10 aturan yang terderegulasi itu dalam proses pembahasan. “Saat ini, terdapat sekitar 44 izin untuk pengembangan perumahan. Penyederhanaan perizinan itu pun termasuk soal kelistrikan,” ucapnya. (ADR)

Related posts