Home » Headline » Dewan Keamanan PBB Menolak Langkah Trump

Dewan Keamanan PBB Menolak Langkah Trump

Donald Trump bersikeras memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem

JABARTODAY. COM-  Tingkah Donald Trump yang akan memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalem tidak saja mendapat protes kaum muslimin sedunia. Namun tindakan itu juga mendapat penentangan yang keras dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dewan Keamanan PBB itu mendesak Trump untuk menarik deklarasi soal status Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Draf resolusi DK PBB menyatakan,”Setiap keputusan dan tindakan yang bertujuan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografi Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek legal, batal dan harus dicabut sesuai dengan ketentuan resolusi DK PBB.”

Selaku anggota Dewan Keamanan PBB, AS dikabarkan akan menggunakan hak vetonya untuk menolak draf resolusi rancangan Mesir, yang menyatakan sangat menyayangkan keputusan akhir-akhir ini mengenai status Yerusalem.

Draf Mesir ini mendapat dukungan dari 14 anggota DK PBB meskipun draf itu tidak menyebut nama AS secara khusus.

“Apa yang kita saksikan di Dewan Keamanan PBB ini merupakan sebuah penghinaan. Ini tidak akan dilupakan,” kata Nikki Haley, duta besar AS untuk PBB, setelah sidang DK PBB selesai, Senin, 18 Desember 2017.

Penggunaan hak veto itu merupakann yang pertama AS di sidang DK PBB dalam enam tahun.  Menurut Haley, AS melakukan ini untuk kepentingan kedaulatan AS dan untuk mempertahankan posisi negara itu dalam proses perdamaian di Timur Tengah.

Keputusan AS ini membuat negara itu semakin terisolasi dalam isu status Kota Yerusalem. Ini menyusul keputusan Presiden AS, Donald Trump, untuk mengakui status Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Keputusan ini menimbulkan penolakan keras dari berbagai negara seperti Palestina, negara-negara Arab, dan sekutu dekat AS seperti negara-negara Eropa. Keputusan Trump ini juga mendapat kritik keras dari PBB dan Paus Fransiskus.

“Keputusan yang dibuat AS membuat suasana menjadi semakin tegang dengan terjadinya sejumlah insiden, seperti roket yang ditembakkan dari Gaza dan bentrokan antara warga Palestina dengan pasukan Israel,” kata Nickolay Mladenov, yang merupakan utusan perdamaian PBB untuk Timur Tengah kepada sidang DK PBB sebelum voting dilakukan.

Soal  pemindahan kedubes ke Kota Yerusalem, draf resolusi DK PBB ini juga melarang semua negara melakukannya. Soal ini, Haley mengatakan,”AS memiliki kedaulatan untuk menentukan dimana dan kapan akan membangun kedubes.”

Israel menganggap Kota Yerusalem sebagai ibukota abadi dan menginginkan semua kantor kedubes negara dipindahkan ke sini.

Sementara, Palestina menganggap Kota Yerusalaem Timur sebagai ibu kota Palestina di masa depan. Bagian timur Yerusalem ini dicaplok Israel lewat aneksasi pada Perang Enam Hari pda 1967. Namun dunia internasional tidak mengakui aneksasi Israel atas Kota Yerusalem. (Ken/dbs)