JABARTODAY.COM – BANDUNG
Belum lama ini, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan putusan yang sangat mengejutkan. Isinya, berkenaan dengan kepengurusan dan jajaran direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten alias bank bjb. Isi putusan itu menyatakan, 4 direksi bank bjb, yaitu Direktur Utama, Direktur Consumer, Direktur Treasury and International, serta Direktur Operasional, mengalami kekosongan. Pasalnya, OJK memutuskan, para pemangku jabatan posisi itu tidak lulus fit and proper test, yang menjadi syarat utama bagi para direksi.
Menurut kalangan ekonomi dan pengamat perbankan, sebaiknya, situasi di lembaga perbankan milik BUMD Jabar-Banten itu tidak dipolitisasi. “Untuk mengisi posisi direksi yang kosong itu haruslah sosok yang profesional, bukan mereka yang berkecimpung dalam dunia politik,” ujar pengamat perbankan dari Universitas Padjadjaran, Aldrin Herwani, Rabu (14/5/2014).
Aldrin berpendapat, terisinya posisi direksi yang kosong oleh bankir profesional merupakan hal yang sangat penting dan urgen. Itu karena, terang dia, sejatinya, bisnis perbankan merupakan kepercayaan. Posisi bank bjb, kata dia, sangat strategis karena perbankan itu merupakan lembaga milik pemerintah daerah. “Hal yang sangat mendesak adalah mengisi kekosongan ke-4 direksi tersebut. Para kandidat, tidak hanya harus punya track record yang positif, tetapi juga mengusung good corporate governance (GCG),” sahut Aldrin.
Selain, itu, sambungnya, independensi pun menjadi faktor penting. Sebabnya, jelas Aldrin, bank bjb adalah lembaga bisnis perbankan, terlabih perusahaan go public. Jadi, tukasnya, seperti perusahaan lainnya, bank itu (bank bjb) harus tetap beroperasi dan berorienstasi bisnis tanpa ada tekanan serta intervensi apa pun, utamanya politik. “Jangan ada keberkaitan antara direksi dan pemerintah atau pemangku jabatan, dalam hal ini, kepala daerah. Mereka harus belajar pada pengalaman sebelumnya,” papar Aldrin.
Jika tetap ada intervensi politik, ucap Aldrin, tidak tertutup kemungkinan, bank bjb dapat tergelincir. Bahkan, ucapnya, sangat mungkin, kepercayaan publik menjadi luntur. Situasi ini, kata Aldrin, membahayakan.
Ekonom Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi berpendapat sama. Dia menilai, saat ini, apa pun kondisi dan situasi yang dialami bank bjb, tidak boleh terpolitisasi. Industri perbankan, seru dia, adalah sebuah institusi yang mengusung kepercayaan. “Sebagai pemegang saham, pemerintah daerah harus profesional dan proporsional. Situasi ini menjadi tantangan agar keberadaan BUMD menjadi semakin kuat dan sehat. Politisasi bank bjb, terlebih tidak tepat, justru dapat berefek negatif,” imbuh Acu, sapaan akrabnya. (ADR)
