Home » Nasional » Buntut Demo Dokter, BPKN Laporkan Dinas Kesehatan

Buntut Demo Dokter, BPKN Laporkan Dinas Kesehatan

kompasiana.com

kompasiana.com

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Beberapa waktu lalu, para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melakukan aksi unjuk rasa. Aksi tersebut juga berlangsung di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung. Sayangnya, para tenaga medis seperti dokter, saat aksi berlangsung, terkesan mengabaikan hak-hak para pasiennya.

Seperti yang terjadi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Rumah Sakit, Ujung Berung. Di RS milik pemerintah itu, terpampang papan pengumuman yang menyatakan bahwa pada Rabu (27/11), seluruh pelayanan poliklinik rawat jalan, kecuali rawat inap, tutup, dan kembali beroperasi Kamis (28/11). Tutupnya sarana publik itu berkaitan dengan adanya aksi unjuk rasa dan solidaritas dokter.

Bagi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), hal itu merupakan sebuah pelanggaran. “Aksi unjuk rasa boleh-boleh saja karena merupakan hak. Tapi, tetap jangan mengabaikan dan mengganggu hak orang lain. Rumah sakit-rumah sakti dan poliklinik yang tidak beroperasi karena para tenaga medisnya berunjuk rasa merupakan sebuah pelanggaran,” tandas Koordinator Komisi IV BPKN, Dr Firman Turmantara Endipradja SH, usai memberikan pengaduan kepada Ombudsman Jabar, Kamis (28/11).

Firman meneruskan, padahal, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, sarana fasilitas publik, seperti rumah sakit, wajib mengedepankan pelayanan dan kepentingan. “Terlebih, rumah sakit dan poliklinik berkaitan dengan nyawa seseorang,” sambungnya.

Menurutnya, tutupnya beberapa rumah sakit dan poliklinik itu melanggar setidaknya 4 peraturan. Pertama, sebut dia, Undang Undang Perlindungan Konsumen. “Pasien adalah konsumen rumah sakit atau poliklinik. Mereka dilindungi Undang Undang,” terangnya.

Kedua, sambung Firman, Undang Undang Pelayanan Publik. Ketiga, lanjutnya, Undang Undang Kesehatan, yang menyatakan bahwa pasien harus menjadi prioritas utama. “Keempat yaitu sumpah dan janji dokter, yang intinya siap mengedepankan kepentingan pasien,” jelas Firman.

Berkenaan dengan adanya aksi unjuk rasa dokter yang efeknya terindikasi terjadinya pengabaian para pasien, Firman menegaskan, pihaknya melaporkan Kepala Dinas Kesehatan Jabar dan sejumlah pimpinan rumah sakit serta poliklinik, yang diduga, tidak memberikan pelayanan, kepada Ombudsman Republik Indonesia Jabar.

Dasarnya, seru Firman, kepala dinas bertanggungjawab sebagai penanggung jawab penyelenggaran pelayanan publik bidang kesehatan. Tidak hanya Kepala Dinas Kesehatan Jabar, tambahnya, pihaknya pun melaporkan beberapa kepala dinas kota-kabupaten kepada ombudsman. “Termasuk beberapa petinggi rumah sakit dan poliklinik karena tidak adanya upaya untuk mencegah tutupnya pelayanan kepada masyarakat,” sahut Firman.

Fitry Agustine, Asisten Ombudsman Jabar, menyatakan, pihaknya menerima pengaduan dan pelaporan BPKN terhadap Kepala Dinas Kesehatan Jabar, beberapa kepala dinas kesehatan kota-kabupaten, dan sejumlah pimpinan rumah sakit serta poliklinik. “Jika mengacu pada Undang Undang 25 tentang Pelayanan Publik, sebagai penyelenggara negara, rumah sakit daerah di bawah pengawasan kepala dinas kesehatan, wajib mengedepankan kewajibannya, yaitu hak-hak pasien,” paparnya.

Karenanya, ungkap Fitry, pihaknya segera menindaklanjuti pelaporan BPKN itu. Di antaranya, segera bertemu dengan pihak yang dilaporkan BPKN untuk klarifikasi. Kemudian, tambahnya, pihaknya pun melakukan investigasi.  (VIL)

Komentar

komentar