JABARTODAY.COM – KUNINGAN
Pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan harus memiliki komitmen kuat dalam mengangkat harkat dan martabat guru. Selama ini pemerintah masih setengah hati dalam memerhatikan kesejahteraan guru khususnya guru honorer. Demikian disampaikan calon anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Barat X Fahrus Zaman Fadhly saat acara dialog dan silaturahim dengan guru-guru honorer di Kuningan, Minggu (16/2/2014).
Fahrus menegaskan, bahwa kesejahteraan guru menjadi syarat mutlak (absolute condition) bila ingin membangun pendidikan yang berkualitas. “Ada tiga hal penting yang mesti diperhatikan oleh semua pihak khususnya pemerintah bila kita ingin membangun pendidikan yang berkualitas. Yakni sekolah, guru, dan institusi pencetak guru atau LPTK,” ujar Fahrus yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI).
Fahrus menjelaskan fasilitas dan sarana fisik sekolah, kualitas dan kesejahteraan guru, serta profesionalisme LPTK menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Mengabaikan tiga pilar itu sama halnya dengan membiarkan mutu pendidikan nasional terus terpuruk. “Bila gedung sekolahnya rusak, gurunya belum sejahtera dan LPTKnya dikelola secara asal-asalan, maka jangan berharap mutu pendidikan kita membaik,” tegas dosen FKIP Universitas Kuningan itu.
Guru MTs Negeri Garawangi Dadan Darmawan mengungkapkan, kurangnya dukungan dan komitmen yang serius dari pemerintah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan, terutama kesejahteraan guru, khususnya guru honorer yang jumlahnya mencapai jutaan orang di Indonesia. “Kita mendapati kenyataan insentif guru masih sangat rendah, jauh dari sejahtera. Bahkan tidak jarang rekan-rekan guru yang bekerja sambilan seperti ngojek, berjualan sayur, dan pakaian untuk menopang hidup mereka,” imbuh Dadan.
Kalaupun sebagian guru mendapat sertifikasi, Dadan mengeluhkan, pencairannya seringkali tidak menentu. “Ketidakmenentuan pencairan dana sertifikasi sering dikeluhkan kalangan guru. Kendati demikian, Alhamdulillah, untuk guru-guru di bawah Kementerian Agama Kuningan relatif teratur sesuai jadwal,” tuturnya.
Bahkan, jelas dia, berkat perjuangan Persatuan Guru Madrasah (PGM) dan Kemenag Kuningan, tidak sedikit guru honorer madrasah yang telah mendapat SK impassing. “Apresiasi layak diberikan kepada jajaran Kemenag dan PGM Kuningan atas kerja kerasnya membela aspirasi dan kepentingan guru,” tutur Dadan.
Menanggapi fakta tersebut, Fahrus berkomitmen bila dirinya maju ke senayan akan membela kepentingan dan hak-hak guru. “Saya sendiri merasakan betul pahit getirnya menjalani kehidupan sebagai seorang guru honorer. Karena itu, saya terpanggil untuk berjuang bersama-sama guru memperjuangkan hak-hak mereka yang dilindungi undang-undang,” tuturnya. (ASP)
