Home » Headline » IKA UPI Tuntut Pejabat Pendidikan Harus dari LPTK

IKA UPI Tuntut Pejabat Pendidikan Harus dari LPTK

Ketua IKA UPI Maman Abdurrachman menyampaikan kuliah umum di hadapan ratusan guru di Cisarua, KBB. (NAJIP HENDRA SP/JABARTODAY.COM)

Ketua IKA UPI Maman Abdurrachman menyampaikan kuliah umum di hadapan ratusan guru di Cisarua, KBB. (NAJIP HENDRA SP/JABARTODAY.COM)

Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengangkat pejabat pendidikan dari kalangan dunia pendidikan. Alasannya, mereka yang memiliki latar belakang pendidikan akan lebih memahami persoalan pendidikan, secara filosofis maupun operasional. Selama ini, sebagian besar pejabat pendidikan bukan dari kalangan lembaga pendidikan tinggi kependidikan (LPTK).

 

“Dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, hanya Kota Bandung yang kepala dinasnya dari alumni LPTK. Yaitu Pak Oji Mahroji alumni IKIP Bandung atau sekarang menjadi UPI. Sisanya ada yang berasal dari hukum, manajemen, dan lain-lain. Ini sangat menyedihkan,” tegas Ketua IKA UPI Maman Abdurrachman saat berbicara di hadapan ratusan guru peserta Workshop Implementasi Kurikulum 2013 yang diselenggarakan IKA UPI di kampus SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (30/11).

 

Pengalaman Maman saat berkunjung sejumlah daerah di Jawa Barat menemukan fakta mengkhawatirkan ihwal keberadaan pejabat Dinas Pendidikan. Karena kepala dinas bukan dari kalangan pendidik, sambung Maman, maka pendidikan lebih disimplifikasi menjadi bangunan fisik semata. Pendidikan identik dengan pembangunan gedung sekolah atau pengadaan sarana fisik lainnya. Pada umumnya pemangku kepentingan (stake holder) pendidikan di daerah tidak memahami secara utuh persoalan pendidikan.

 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat ini mengingatkan masalah pendidikan sangat pelik dan spesifik di masing-masing daerah. Dia mencontohkan, persoalan tawuran pelajar atau buruknya perilaku seksual remaja merupakan sedikit dari banyak masalah yang harus menjadi perhatian penting stake holder pendidikan. Para pemangku kepentingan kurang memahami pendidikan sebagai proses holistik manusia. Dengan begitu, pemerintah daerah harus mampu menyinergikan lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan.

 

Merujuk kepada baseline survey pengetahuan dan perilaku remaja Kota Bandung menunjukkan, 56% dari 100 responden remaja dalam penelitian tersebut pernah melakukan hubungan seksual. Remaja yang disurvei berusia 15-24 tahun. Survei juga mengungkapkan bahwa 30% remaja melakukan hubungan seks dengan pacarnya sendiri, 11% dengan pekerja seks komersial, 3% dengan orang yang baru dikenalnya, dan 40% lainnya bergonta-ganti pasangan.

 

“Ini masalah serius yang memerlukan penanganan ekstra dari pemerintah daerah. Pada tahap awal, kepala daerah harus memilih pejabat Dinas Pendidikan yang benar-benar mengerti masalah pendidikan. Yakni, mereka dari kalangan pendidikan atau lulusan LPTK. Dengan demikian, diharapkan anggaran pendidikan tidak hanya mengalir kepada sarana fisik, melainkan turut memperhatikan masalah sosial yang timbul di kalangan pendidikan,” tandas Maman.

 

Wakil Ketua Umum IKA UPI Prof. Dr. Aim Abdulkarim, MPd. (NAJIP HENDRA SP/JABARTODAY.COM)

Wakil Ketua Umum IKA UPI Prof. Dr. Aim Abdulkarim, MPd. (NAJIP HENDRA SP/JABARTODAY.COM)

Penegasan serupa diungkapkan Wakil Ketua Umum IKA UPI Prof. Dr. Aim Abdulkarim, MPd. Secara makro, Aim mendesak pemerintah Presiden memilih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari kalangan LPTK. Sampai saat ini, tidak pernah ada Menteri Pendidikan dengan latar belakang pendidikan. Walaupun dari kalangan pendidikan, mereka tidak memiliki latar belakang LPTK. Dengan kata lain, menteri yang menangani urusan pendidikan dikelola oleh nonkependidikan.

 

“Kami di IKA UPI aktif mengadvokasi masalah-masalah pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru dan Dosen, hingga Kurikulum 2013 semuanya tidak luput dari peran IKA UPI di dalamnya. Kami juga telah merekomendasikan agar Menteri Pendidikan dari kalangan LPTK,” tegas Aim.

 

Cara lain yang ditempuh IKA UPI, tambah Aim, adalah bekerja sama dengan alumni-alumni UPI yang selama ini berkecimpung di lembaga legislatif. Upaya ini dianggap efektif karena anggota legislatif memiliki akses langsung kepada pusat pemerintahan di berbagai tingkatan. Lembaga legislatif juga memiliki kewenangan dalam penganggaran dan pengawasan. Dengan begitu, mereka bisa melakukan kontrol secara langsung dan meyupervisi program-program pendidikan di daerah.

 

“Kami menaruh harapan besar kepada alumni UPI yang berkiprah di dunia politik, baik lembaga legislatif maupun eksekutif. Wakil Bupati Bandung Barat ini salah satunya. Pak Yayat (T Soemitra) merupakan alumni Pendidikan Luar Sekolah UPI. Kebetulan saya sudah mengenalnya sejak jadi mahasiswa,” kata Aim.(NJP)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.