Home » Pendidikan » Heryawan Minta Daerah Perhatikan SLTA Swasta

Heryawan Minta Daerah Perhatikan SLTA Swasta

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

JABARTODAY.COM – PURWAKARTA

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengingatkan para bupati dan walikota se-Jawa Barat agar pembinaan dan bantuannya juga diarahkan kepada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas swasta.

 

Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten hingga kini cenderung fokus pada SLTA negeri. Bantuan fisik dan non-fisik umumnya mengalir ke SLTA negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

 

Gubernur menyatakan hal itu dalam acara penyerahan bantuan sarana pengangkut sampah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada sejumlah Pemkab/Pemkot di Purwakarta, Selasa (26/11).

 

Menjawab wartawan, Heryawan menambahkan, bahwa fokus perhatian ke SLTA negeri bahkan juga oleh pemerintah pusat. Artinya, otoritas pendidikan dari pusat hingga kabupaten/kota belum sepenuhnya menyentuh SLTA swasta. “Selama ini saya perhatikan, Disdik (Dinas Pendidikan) cuma perhatikan sekolah negeri. Padahal anak didik, generasi muda kita, lebih banyak di (SLTA) swasta,” ujar Aher.

Heryawan menyebut, kondisi tersebut tidak sepatutnya dibiarkan berlarut-larut karena jumlah siswa SLTA swasta tidak kecil. “Kalau kita cuma perhatikan yang negeri berarti anak didik di swasta terabaikan. Sementara, di sekolah swasta ada 60 persen anak-anak kita. Mengabaikan 60 persen itu kan berbahaya,” papar Heryawan.

 

Dalam konteks realisasi pembebasan biaya pendidikan juga kepada siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah, Heryawan mendorong para bupati dan walikota se-Jabar agar mengalokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memadai. Topangan bantuan kabupaten/kota melengkapi BOS dari pemerintah pusat dan pemprov. “Di Purwakarta, misalnya, dengan BOS Rp 900 ribu/tahun, maka seluruh seluruh siswa SLTA bisa dibebaskan dari biaya pendidikan. Sementara BOS dari pusat dan pemprov Rp 1,2 juta. Artinya, sangat baik bila bupati mulai lebih memperhatikan SLTA swasta,” tegasnya.

 

Pemprov sendiri selama ini mengalokasikan berbagai program juga kepada sekolah swasta, termasuk SLTA. Program pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bahkan lebih banyak diperuntukkan ke sekolah swasta.

 

Fokus kebijakan berimbang antara sekolah negeri maupun swasta dimaksudkan, antara lain, untuk mempercepat penyuksesan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program ini ditargetkan agar pendidikan minimal seluruh warga Jabar minimal SLTA.

 

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2013, jumlah siswa SMA negeri maupun swasta mencapai 554.662 orang. Sementara, siswa SMK negeri dan swasta sebanyak 801.985 orang. Sebanyak sekitar 60% diantaranya siswa SLTA swasta. (AVD)

Komentar

komentar