Home » Hukum » 18 Bulan Penjara Untuk Mantan Kepala DBMP Kabupaten Bogor

18 Bulan Penjara Untuk Mantan Kepala DBMP Kabupaten Bogor

Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor Helmi Gustian berbincang dengan kuasa hukumnya usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Selasa (17/12). (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor Helmi Gustian berbincang dengan kuasa hukumnya usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Selasa (17/12). (JABARTODAY/AVILA DWIPUTRA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Dianggap melakukan pemerasan, mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor Helmi Gustian, divonis 18 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Putusan itu dibacakan majelis hakim yang dipimpin Samsudin dalam sidang yang digelar di Ruang VI Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (17/12) sore. Dalam amar putusan, Helmi terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta yang bila tidak dibayar diganti kurungan penjara selama 6 bulan,” ucap Samsudin dalam amar putusannya.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni sebesar 2 tahun penjara. Atas vonis tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum juga Helmi, mengajukan pikir-pikir. Meski begitu, melalui kuasa hukumnya, Ade, Helmi berkeberatan, karena bukan dia yang melakukan perbuatan itu. “Kan uang itu dipakainya ke bawahan. Terdakwa sendiri tidak melakukan yang dituduhkan tersebut,” ujar Ade, usai sidang.

Meski sudah diputus, Helmi tidak harus menjalani hukuman tersebut selama belum ada keputusan hukum tetap atau inkraacht. Pasalnya, yang bersangkutan menjalani tahanan kota yang akan kadaluarsa akhir bulan ini.

Kasus bermula saat Helmi menjabat sebagai Kadis DBMP Kabupaten Bogor pada 2011. Dalam dakwaan, Helmi diduga melakukan pemerasan kepada sejumlah pengusaha untuk melancarkan proyek di DBMP Kabupaten Bogor yang nilainya mencapai Rp 16 miliar.

Dirinya meminta fee/komisi kepada para pengusaha yang mendapatkan proyek di dinas yang ia pimpin dengan besaran yang telah ditentukan. Bila para pengusaha itu menolak, ia mengancam akan mempersulit para pengusaha untuk mendapatkan proyek selanjutnya dan proses penagihan pembayaran. Hal itu bertentangan dengan Peraturan Presiden No 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa, yang di dalamnya berisi pelarangan untuk menerima/meminta imbalan dari pengadaan barang dan jasa.

Helmy diduga menerima uang suap sebesar Rp 16 miliar dari para pengusaha. Uang itu ditemukan penyidik Direktorat Kriminal Khusus Sub Bidang Tipikor Polda Jabar, saat menggeledah Kantor DBMP Kab. Bogor, 15 April 2012.

Persidangan sendiri sempat mengalami beberapa kali penundaan, dikarenakan Helmi yang mengalami sakit. Bahkan, dirinya pernah datang menggunakan tempat tidur plus infus saat sidang. Ketika sidang dakwaan, Helmi menggunakan kursi roda, namun majelis tetap meneruskan persidangan. (VIL)

Komentar

komentar