Home » Ekonomi » Jateng dan Majalengka Jadi Tujuan Relokasi

Jateng dan Majalengka Jadi Tujuan Relokasi

deddy widjayaJABARTODAY.COM – BANDUNG
Terbitnya putusan mengenai kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) beberapa waktu lalu, membuat beban operasional industri meningkat. Karenanya, tidak heran apabila cukup banyak industri asal Jawa Barat yang berencana melakukan relokasi.
 
“Saat ini, sifatnya masih ekspansi. Industri-industri melebarkan jaringan pasarnya sekaligus melakukan penjajakan untuk relokasi,” ujar Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat, Deddy Widjaya, pada sela-sela Peresmian Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jabar, di Kantor Bank Indonesia Perwakilan VI Jabar-Banten, Senin (6/1/2014).
 
Deddy meneruskan, dalam penjajakan itu, tidak sedikit industri yang memperbanyak volume produksinya di daerah lain, utamanya, wilayah timur. Hal itu, lanjutnya, membuat terjadinya pengurangan produksi dan pemasaran di wilayah Jabar.
 
Menurutnya, ada beberapa wilayah yang menjadi tujuan relokasi. Adalah, ungkap Deddy, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jabar bagian timur. “Untuk Jabar bagian timur, antara lain, Majalengka, Cirebon. Itu karena potensi di daerah itu yang terbuka lebar,” kata Deddy.
 
Deddy memprediksi, jumlah industri yang berencana merelokasikan pabriknya ke Majalengka cukup banyak. Perkiraannya, mencapai puluhan unit.
 
Mengenai tuntutan hukum kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, berkenaan dengan putusan kenaikan UMK 2014, Deddy tidak membantahnya. Disebutkan, beberapa daerah memang mengajukan penuntutan. Antara lain, Subang dan Bandung Raya.
 
“Tapi, pengajuan penuntutan itu dilakukan masing-masing perusahaan. Kami (APINDO) tidak mewakili pengajuan penuntutan itu. Soalnya, beberapa kali penuntutan, hasilnya tidak optimal,” terang Deddy.
 
Berkenaan dengan penuntutan serikat pekerja yang sifatnya sektoral, Deddy menilai hal itu sebagai hal yang kurang tepat. Pasalnya, jelas Deddy, sifat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) mengenai UMK bersifat menyeluruh, bukan sektoral. (VIL)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.