Home » Ekonomi » Industri Tekstil Bisa Stop Produksi

Industri Tekstil Bisa Stop Produksi

(ISTIMEWA)

(ISTIMEWA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Pada beberapa dekade silam, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional, terutama Jawa Barat, mengalami masa keemasan. Itu terjadi karena persaingan yang belum ketat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, terutama, ketika memasuki era globalisasi, masa keemasan industri TPT mulai meredup. Bahkan, ketika agenda ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) berlaku pada 2010, tantangan para pelaku industri tersebut makin berat.

Itu terjadi karena membanjirnya produk impor, terutama dari China. Selain itu, terbitnya sejumlah kebijakan pemerintah, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi membuat beban industri TPT makin nyata. “Beban kami kini begitu berat. Selain disebabkan tingginya upah pekerja, juga ada faktor lain,” ujar Sekretaris DPD Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Barat, Kevin Hartanto, belum lama ini.

Menurutnya, pada tahun depan, ada hal lain yang sangat berpotensi membuat beban industri tekstil, yang bersifat padat karya, makin berat. Yaitu, adanya rencana pencabutan subsidi energi listrik bagi dunia usaha. “Ini bagaimana? Sudah pasti, beban menjadi makin berat. Biaya operasional kami naik 35-38 persen jika subsidi listrik dicabut,” sambungnya.

Dijelaskan, apabila biaya operasional makin tinggi, tentunya, daya saing industri dan produk TPT nasional, utamanya, Jabar, makin rendah. Sejak ACFTA, ungkap Kevin, pasar domestik produk TPT terus menyusut. Saat ini, tuturnya, pasar domestik produk TPT tidak melebihi 40%. “Sebesar 60 persen pasar domestik dikuasai produk impor, yang antara lain asal Cina, Korea, dan beberapa lainnya,” seru Kevin.

Produk-produk impor itu, jelasnya, tidak hanya pakaian jadi. Akan tetapi, produk-produk impor itu pun berupa kain dan tenun. “Karenanya, anggapan bahwa produk TPT impor hanya berupa pakaian jadi, adalah tidak benar,” kilahnya.

Memandang kondisi tersebut, Kevin menyatakan, para pelaku industri tekstil sepertinya memiliki beberapa opsi. Pertama, melakukan relokasi. Dalam hal relokasi, Kevin mengaku menerima beberapa informasi, yang menyebutkan, bahwa sejumlah industri TPT sudah ada yang melakukan relokasi. Adalah kawasan timur sebagai tujuannya. “Dasar pertimbangannya, upah para pekerja masih murah,” imbuhnya.

Opsi kedua, sambung dia, tetap bertahan. Namun, agar tetap beroperasi dan beraktivitas, tentunya, industri TPT melakukan efisiensi. Diantaranya, melakukan penangguhan kenaikan upah minimum kota-kabupaten (UMK) dan mengurangi jumlah karyawan. “Kami memang belum menerima informasi mengenai berapa jumlah pengurangan karyawan. Tapi, perkiraannya, mencapai ribuan orang,” tukasnya.

Tidak hanya dua opsi itu, sergah Kevin, pelaku industri TPT masih punya satu pilihan terakhir. Dia berpendapat, apabila sudah tidak sanggup lagi menahan beban, sangat mungkin, opsi terakhir tersebut adalah menghentikan produksinya. “Bisa kita bayangkan, berapa banyak karyawan yang harus berhenti bekerja. Jika itu terjadi, pastinya menimbulkan masalah baru, yaitu bertambahnya angka pengangguran,” pungkas Kevin. (VIL)

Komentar

komentar