Home » Opini » Mempertanyakan Pemekaran Garut Selatan

Mempertanyakan Pemekaran Garut Selatan

(garutselatanonline)

(garutselatanonline)

Oleh Yoga Prayoga

Mahasiswa Pendidikan Sejarah UPI

Oleh banyak orang, pemekaran wilayah (provinsi, kabupaten, bahkan kelurahan) kerap dipandang sebagai jalan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan mekarnya suatu wilayah, maka wilayah itu akan memiliki anggaran pembangunan tersendiri, sehingga tidak ‘dimadu’ dengan wilayah induk. Hal ini tentu sangat menggiurkan, terutama bagi rakyat di wilayah yang merasa kurang mendapat ‘kasih sayang’.

Masyarakat yang mendamba pemekaran wilayah biasanya berasumsi bahwa dengan anggaran tersendiri, mereka bisa membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan lain-lain, sehingga masyarakat akan terdongkrak maju. Cara berpikir seperti ini, sangat mirip dengan logika Karl Marx, yakni bahwa materi akan berpengaruh  pada ide atau paradigma.

Apa yang dikatakan Marx kemudian dimodifikasi oleh Rostow, yang teori pembangunannya dijadikan blueprint  Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) di zaman Orde Baru. Penjelasan sederhana bagi teori itu adalah sebagai berikut.

Tetangga  Anda sejahtera, sementara Anda sengsara. Bila Anda ingin sejahtera seperti tetangga Anda, maka segala pernak-pernik yang digunakan oleh tetangga Anda, pun harus Anda miliki dan Anda gunakan. Cara Anda untuk memilikinya adalah dengan menghutang. Kelak, ketika sudah dimiliki, pernak-pernik yang menjadi simbol kesejahteraan tetangga Anda akan berpengaruh pada sikap hidup Anda, sehingga Anda tergerak untuk maju, sama seperti tetangga Anda itu. Pendek kata, bila Anda ingin kaya, maka berpenampilanlah seperti orang kaya. Kelak, Anda akan benar-benar kaya.

Dengan dasar teori ini, maka tak heran bila pemerintahan Orde Baru banyak mminjam dana dari pihak asing untuk membangun jalan tol, jembatan, irigasi, dan sebagainya, sampai-sampai mantan presiden Soeharto diberi gelar sebagai “Bapak Pembangunan”. Harapannya, kelak  mentalitas masyarakat kita akan berubah, dari yang stagnan menjadi progresif, dari yang tidak kreatif menjadi kreatif, dari yang kolektif menjadi kompetitif, dari yang pecundang menjadi pemenang.

Nah, sekarang mari kita kembali ke pembahasan mengenai pemekaran wilayah. Logika berpikir Marx, teori pembangunan Rostow, serta REPELITA pemerintah Orde Baru adalah pula asumsi masyarakat yang mendamba pemekaran tadi. Lantas, mari kita bertanya, apakah teori itu benar? Apakah asumsi itu terbukti?\

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita memerlukan statistik pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, tentunya sejak masa Orde Baru. Akan ada banyak pro kontra yang menyertai, baik itu yang berpandangan bahwa Orde Baru telah membawa Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik maupun sebaliknya. Namun demikian, terkhusus untuk pertanyaan mengenai bukti atas asumsi dari masyarakat yang mendamba pemekaran wilayah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, sebagaimana diberitakan oleh Kompas, mempunyai data bahwa 70 % wilayah pemekaran justru malah menjadi wilayah miskin baru. Itu artinya, asumsi mereka, tentang pengaruh anggaran pembangunan infrastruktur terhadap kemajuan masyarakat, terbukti tak sepenuhnya benar.

Berbeda dengan Marx, Hegel_seniornya Marx, memiliki pandangan lain. Jika Marx mengatakan bahwa materi-lah yang mempengaruhi ide, Hegel justru mengatakan bahwa ide-lah yang mempengaruhi materi. Pendapat Hegel ini didukung oleh hasil penelitian Max Weber mengenai pengaruh etika Protestan terhadap kapitalisme masyarakat Eropa.

Dalam etika Protestan_sebagaimana diajarkan oleh Calvin, bekerja keras, hemat, asketis (kaya tapi sederhana), altruis (mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi) adalah perilaku yang disukai oleh Tuhan. Oleh karena itu, mengamalkannya akan berbuah pahala.  Pahala yang dimaksud oleh Calvin tentu didapat kelak setelah wafat. Tapi bagi Weber, “pahala” itu telah didapat sejak di dunia. Ya, “pahala” versi Weber adalah bertumpuknya modal sebagai implikasi dari budaya bekerja keras yang dipadupadankan dengan sikap hemat. Dengan modal tersebut, Eropa menjadi raja kapital, yang siap berinvestasi dimana-mana, dalam hal apa saja, kapan pun mereka menghendakinya.

Cara berpikir Weber amat mirip dengan cara berpikir mereka yang khawatir atas pemekaran suatu wilayah. Bagi mereka, anggaran pembangunan adalah hal nomor sekian. Perkara terpenting yang mesti dipersiapkan ialah mentalitas, pola pikir, serta Sumber Daya Manusia (SDM) alias suprastuktur yang siap mengisi pemekaran itu. Cemas mereka, alih-alih memberdayakan pribumi, pemekaran justru jadi lahan garap bagi tenaga-tenaga yang berasal dari luar wilayah. Akhirnya, mimpi besar tentang kesejahteraan masyarakat wilayah pemekaran hanya menjadi ilusi dan angan-angan saja.

Namun demikian, pendapat dari kalangan yang khawatir ini ditepis lagi oleh kalangan yang optimis_dengan kekuatan anggaran/materi. Sanggah mereka, pembangunan suprastruktur juga ditentukan oleh infrastruktur. Untuk menghasilkan SDM yang mumpuni_misalnya, mesti dibangun banyak pusat pendidikan, pelatihan, dan lain-lain. dan ini, membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Oleh karena itu, hampir persis seperti ucapan Soekarno tentang keharusan merdeka sekarang juga kepada Hatta, bahwa,”Yang penting merdeka (mekar) dulu, baru setelah itu kita cerdaskan masyarakat”.

Lantas, teori mana yang benar, Marx atau Hegel? Rostow atau Weber? Mana yang mesti didahulukan, infrastruktur atau suprastruktur? Sarana atau Pra-sarana? Merpertanyakan ini sama seperti mempertanyakan : telur dulu atau ayam dulu? Tuhan yang menciptakan pikiran atau pikiran yang “menciptakan” Tuhan? Bila dihubungkan dengan kajian Emile Durkheim tentang masyarakat mekanik (desa) dan organik (kota), kita bisa bertanya : Persaingan masyarakat yang membuat kota menjadi megah ataukah kemegahan kota yang merangsang persaingan dalam masyarakat? Laju inflasi yang memaksa naiknya Upah Minimum Regional (UMR) buruh atau naiknya UMR yang menyebabkan inflasi? Mungkin salah satu diantaranya benar, atau mungkin keduanya benar, tapi yang jelas mustahil keduanya salah, sebab argumen-argumen itu memiliki bukti yang faktual.

Bila diibaratklan sebagai sebuah hubungan suami-isteri, pemekaran wilayah tiada lain adalah perceraian dengan kekasih. Seorang isteri yang merasa kesepian pada akhirnya akan tetap meminta talak, segelap apapun masa depan yang masih jadi pertanyaan. Dalam satu ujaran yang melankolis, kurang lebih ia akan berkata,”Lebih baik kita bercerai. Sebab dalam kebersamaan pun, tak pernah aku engkau belai”… Ah sudahlah. Kenapa saya jadi lebay begini?

Kini, bagi Anda yang punya ketertarikan atas pemekaran, silahkan pilih salah satu jalan_teori Marx atau Hegel, Rostow atau Weber. Atau mungkin ingin keduanya. Semua boleh-boleh saja. Tapi yang jelas, semoga pemekaran wilayah adalah benar aspirasi seluruh masyarakat, dan bukan orang-orang tertentu, yang kecewa atas kekalahan dalam perebutan kuasa di wilayah induk, lalu berharap berhasil di wilayah yang mekar kelak. Semoga pula, bila ajuan pemekaran dikabulkan, anggaran yang terkucur tidak lantas habis untuk pembelian mobil dinas, perumahan mewah para pejabat, serta hal-hal lain yang sama sekali tidak penting bagi pelayanan terhadap masyarakat. []

 

 

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.