Home » Ekonomi » Sinergitas Pengusaha-Birokrat Belum Optimal

Sinergitas Pengusaha-Birokrat Belum Optimal

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Suryo Bambang Sulisto. (ISTIMEWA)

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Suryo Bambang Sulisto. (ISTIMEWA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Salah satu unsur penting dalam meningkatkan dunia ekonomi yaitu terciptanya sinergitas seluruh pemangku kepentingan, termasuk antara para pelaku usaha, pemerintah, dan kalangan madani. Sayangnya, di tanah air, sinergitas itu masih belum optimal.

“Sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan kalangan madani, sejauh ini masih lemah. Padahal, agar dunia usaha nasional lebih maju, perlu adanya sinergitas mulai level pusat, provinsi, sampai kota-kabupaten,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, pada Musyawarah Provinsi Kadin Jawa Barat 2013 di Grand Royal Panghegar, Senin (9/12) malam.

Menurutnya, sinergitas itu sangat penting. Pasalnya, tantangan dunia usaha pada 2014 lebih berat. Itu terjadi, jelasnya, karena adanya perkembangan ekonomi makro. Pelemahan rupiah menjadi salah satu contoh imbas ekonomi makro yang efeknya dirasakan ekonomi nasional. “Dampaknya berpengaruh pada neraca perdagangan nasional,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, 2014 merupakan tahun politik mengingat pada saat itu, bergulir pesta demokrasi, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kedua agenda politik itu dapat menentukan arah pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Tantangan lainnya, sambung dia, bergulirnya ASEAN Economic Community 2015. Tentunya, kesepakatan kerjasama negara-negara ASEAN itu membuat tantangan dunia usaha nasional lebih berat. Itu karena, terang dia, Indonesia tidak hanya bersaing dalam hal kualitas produk, tetapi juga tenaga kerja.

Karena itu, tegasnya, hal tersebut harus secara bersama-sama disikapi. Menurutnya, untuk menyikapi makin beratnya tantangan tersebut, indonesia perlu melakukan beberapa langkah antisipatif. Yaitu, sebutnya, melakukan pemerkuatan infrastruktur.“Itu tidak hanya infrastruktur transportasi, seperti jalan, sarana lainnya, seperti pelabuhan, bandara, dan sebagainya, tetapi juga infrastruktur energi. Lalu, adanya perbaikan dan penyempurnaan sistem perburuhan,” urainya.

Langkah selanjutnya, tambah Suryo, melakukan transformasi ekonomi. Artinya, melakukan perubahan paradigma, yang asalnya lebih mengandalkan kekuatan sumber daya alam menjadi kekuatan industri.

Agar industri lebih berkembang, Suryo berpendapat, kuncinya harus bergerak dari daerah-daerah. Dia menilai daerah-daerah kota-kabupaten merupakan titik strategis untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan SDA, sumber daya manusia, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sebenarnya, dapat menjadi kekuatan ekonomi nasional.

Apabila tidak terjadi sinergitas yang optimal, Suryo khawatir, saat AEC 2015 bergulir, Indonesia hanya menjadi obyek alias pasar negara-negara ASEAN. “Padahal, AEC harusnya dapat termanfaatkan oleh dunia usaha Indonesia untuk meningkatkan daya saing,” tukasnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jabar Jajat Priatna Purwita menambahkan, agar dunia usaha Tatar Pasundan dapat lebih berdaya saing, sebaiknya, Kadin pun mendorong pemerintah, mulai level pusat, provinsi, sampai kota-kabupaten, agar menerbitkan kebijakan yang berpihak sekaligus bersinergi dengan dunia usaha.Misalnya, kebijakan tegas untuk melindungi para pelaku usaha, baik UMKM, maupun skala besar, domestik. “Tidak ada salahnya, negara ini mencontoh India, yang tanpa kompromi melindungi para petani dan ketahanan pangannya,” ucap Jajat. (VIL)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.