Home » Ekonomi » Tarif Tol Naik, PO Bus Terancam

Tarif Tol Naik, PO Bus Terancam

(GAMBAR; ISTIMEWA)

(GAMBAR; ISTIMEWA)

JABARTODAY.COM – BANDUNG

Beban operasional para pelaku usaha, khususnya, sektor jasa angkutan, semisal perusahaan otobus (PO), sepertinya kian berat. Kondisi itu dapat terjadi saat pemerintah memberlakukan kenaikan tarif beberapa ruas tol di Jawa dan Sumatera pada 11 Oktober 2013.

“Pastinya, kenaikan (tarif tol) itu dapat membuat beban para pelaku usaha angkutan umum, termasuk PO, makin berat,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda), Andriansyah, Rabu (9/10).

Menurutnya, kenaikan tarif tol tidak terlalu besar. Andriansyah berpendapat, naiknya beban itu tidak hanya bersumber pada penyesuaian tarif tol, tetapi sejauh ini, berbagai permasalahan sebagai efek kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ditambah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, ditambah naiknya suku bunga, masih dirasakan para pelaku PO bus. “Saat ini saja, beban PO bus berat. Hal itu kian berat jika tarif tol pun turut naik,” lanjutnya.

Dijelaskan, pasca kenaikan harga BBM, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64/2013, yang berlaku Agustus 2013, angkutan umum melakukan penyesuaian tarif, yaitu pada bus Antar-Kota Antar-Provinsi (AKAP). Dalam SK Menhub itu, ada penetapan tarif batas bawah (TBB) senilai Rp 99 per kilometer bagi setiap penumpang, dan tarif batas atas (TBA) sebesar Rp 161 per kilometer untuk setiap penumpang.

Ia memandang, meski tarif angkutan naik, nilainya masih belum sesuai kebutuhan. Jika mengacu pada kenaikan harga BBM subsidi, jelas dia, perhitungan teknisnya, idealnya, TBB senilai Rp 105 per kilometer setiap penumpang dan TBA sebesar Rp 170 per kilometer bagi setiap penumpang. Nilai ideal tersebut, lanjutnya, belum termasuk efek pelemahan rupiah, kenaikan suku bunga bank, penyesuaian tarif dasar listrik (TDL). “Tentunya, jika tarif tol resmi ada penyesuaian, hal itu sangat memberatkan,” jelasnya.

Beban terbesar yang harus diemban para pelaku PO Bus terdapat pada beban tidak langsung. Misalnya, ucap Andriansyah, naiknya harga suku cadang, termasuk biaya operasional bus. Perkiraannya, harga-harga komponen kembali naik sebagai imbas penyesuaian tarif tol.

Andriansyah meneruskan, adanya berbagai jenis kenaikan itu, termasuk tarif, menyebabkan merosotnya angkutan penumpang. “Naiknya harga BBM subsidi memicu inflasi, termasuk naiknya tarif angkutan umum. Efeknya, daya beli turun. Akibatnya, frekuensi dan okupansi penumpang pun merosot,” katanya.

Diungkapkan, pasca Idul Fitri, volume penumpang bus terus drop. Mengacu pada berbagai pelaporan sejumlah perusahaan otobus (PO), rata-rata, tingkat okupansi, maksimal 50-55 persen. Idealnya, lanjut dia, okupansi sekitar 70-75 persen.

Situasi itu, imbuh Andriansyah, membuat operasional bus, baik AKAP maupun AKDP berkurang. Secara nasional, sebutnya, saat ini, jumlah bus sekitar 36.400 unit. “Tapi, yang beroperasi sekitar 70 persennya. Turunnya pengoperasian itu karena banyak PO melakukan efisiensi,” tandasnya. (VIL)

Komentar

komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.