JABARTODAY.COM – BANDUNG
Kepala daerah yang menjadi tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden diminta tetap bekerja sesuai perundang-undangan yang berlaku. Agar tidak terbentur kepentingan, para kepala daerah, baik gubernur, bupati/walikota, untuk mengajukan cuti atau mengundurkan diri.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat TB Hasanuddin, bila kepala daerah bersangkutan tidak cuti atau mengundurkan diri akan ada tindakan yang tidak sesuai undang-undang.
“Saya mendengar akan digelontorkan dana untuk kepala desa. Dan itu tidak diperbolehkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar TB di Kantor DPD PDI-P Jabar, Minggu (1/6/2014).
TB mengeluarkan pernyataan itu bukan tanpa sebab. Karena, beberapa waktu lalu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sempat mengeluarkan pernyataan 21 kepala daerah di Jabar akan menjadi ketua tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. TB menyebut hal itu tidak dilarang selama mengikuti peraturan. “Jangan mentang-mentang kepala daerah kemudian menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang,” ucapnya.
Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jabar Selly Andriani Gantina mengatakan telah mendengar akan ada program yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Juga bantuan sosial dan hibah maupun program di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
“Selaku kepala daerah tidak menggunakan hak kepala daerah. Tidak menggunakan anggaran atau APBD (Anggaran Perencanaan Belanja Daerah) untuk memenangkan pasangan tertentu. Bukan kami tidak ingin memajukan masyarakat, tapi dilakukan seusai pemilihan,” imbuh Selly yang juga Ketua Fraksi PDI-P.
Pihaknya, tegas Selly, akan terus mengawasi pelaksanaan pemerintahan di tiap kabupaten/kota di Jabar. Apalagi, sambungnya, pihaknya juga telah mendengar para perangkat daerah telah dipanggil untuk menyelesaikan program mereka di wilayahnya masing-masing.
Pelarangan itu juga berlaku bagi para kepala daerah yang berasal dari partai berlambang banteng tersebut. TB menuturkan ada 8 kepala daerah yang berasal dari PDI-P dan akan ikut kampanye pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Namun akan sesuai prosedur yang berlaku,” tegas TB. (VIL)
