Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung apa yang dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten Tbk alias bank bjb, yang menjalin kesepakatan bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Ini adalah sebuah langkah yang positif,” tandas Asisten Daerah IV Bidang Administrasi Pemprov Jabar, Iwa Karniwa, usai penandantanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara bank bjb dan BPKP di Menara bank bjb lantai 9, Jalan Naripan Bandung, belum lama ini.
Iwa menegaskan, pasca penandatanganan tersebut, harus ada action plan. Artinya, jelas Iwa, sebaiknya, ada langkah-langkah kongkret sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU tersebut.
Menurutnya, kerjasama tersebut berefek positif. Pasalnya, jelas Iwa, kesepakatan kerjasama tersebut, secara tidak langsung, dapat meningkatkan kinerja dan performa bisnis bank bjb.
Mengenai ada tidaknya rencana Pemprov Jabar untuk mendorong lembaga-lembaga BUMD Jabar lainnya melakukan kesepakatan seperti yang dilakukan bank bjb, Iwa menegaskan, pihaknya siap melakukan hal itu. Satu di antaranya, yang masuk dalam rencana kerjasama seperti bank bjb yaitu PT Jasa Sarana. “Seperti halnya bank bjb, kami ingin lembaga-lembaga BUMD Jabar menjadi perusahaan yang bersih sehingga dapat mendongkrak kinerja bisnisnya,” tutup Iwa. (ADR)
