Draf dokumen APBD Perubahan Kota Bandung tahun 2021 itu mendapat catatan dari fraksi-fraksi. Di antaranya terkait adanya kenaikan anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Anggota Badan Anggaran dari Faksi Partai Demokrat, Riana mengaku kaget dialokasikannya anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan hingga lebih dari Rp 200 miliar.
Dia menilai tingginya anggaran belanja modal di pendidikan disebabkan Disdik kurang mampu mengaplikasikan program pendidikan yang dibuatnya.
“Rendahnya anggaran pendidikan bisa berdampak langsung pada mutu pendidikan Kota Bandung, tegasnya, saat dihubungi, Sabtu (4/9/2021).
Untuk itu, Fraksi Demokrat menilai usulan tersebut mesti dilakukan kajian ulang yang lebih komprehensif agar tidak membebani keuangan daerah.
“Kajian itu harus menyeluruh dulu dong, baru diusulkan,” cetus Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandung.
Atas APBD Perubahan itu, Fraksi Partai Demokrat kembali menekankan agar Pemkot Bandung mengkaji ulang dalam menggunakan anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada Disdik.
“Kucuran anggaran itu harus merepresentasikan kebutuhan, serta membandingkan kondisi riil belanja tak langsung dan belanja langsung,” serunya.
Pandangan sama dilontarkan anggota Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung, Erick Darmajaya. Dia mengkritisi kenaikan anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada Disdik Kota Bandung yang besarnya hingga mencapai lebih dari Rp 200 miliar dalam APBD Perubahan Tahun 2021.
Menurut Erick, APBD Perubahan seharusnya diperuntukkan dalam mengantisipasi situasi dan kondisi yang tidak lagi sesuai dengan asumsi-asumsi yang dibuat sebelumnya, termasuk kondisi darurat seperti pandemi Covid-19.
Karena saat ini, kita masih membutuhkan anggaran yang berfokus pada menangani penyebaran virus corona serta menanggulangi akibat-akibatnya.
“Kalau dihitung-hitung, anggaran sebesar Rp 200 miliar sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, apalagi kita merasakan sudah lebih dari satu tahun siswa didik belajar dirumah,” bebernya.
Tapi, diungkap Erick, Pemkot Bandung justru menganggarkan pengadaan mebel untuk SD sebesar Rp 27 miliar, pengadaan perlengkapan SD (Rp 35 miliar) pengelolaan dana BOS SD (Rp 25 miliar). Lalu untuk SMP, yakni pengadaan mebel sebesar Rp 25 miliar, perlengkapan SMP (Rp 98 miliar) serta pengelolaan dana BOS (Rp 7,7 miliar). Yang totalnya mencapai lebih dari Rp 200 miliar.
“Kita mengerti bahwa sekolah-sekolah membutuhkan mebel dan perlengkapan, tetapi meminta anggaran sebesar itu dalam situasi seperti sekarang, rasanya kurang tepat,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung.
Atas referensi itu, pihaknya mengharapkan Pemkot Bandung menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat untuk fokus pada bidang kesehatan, ekonomi, dan tenaga kerja.
“Kita punya masalah pengangguran tinggi, perdagangan dan industri menyurut, juga kondisi UMKM kita sangat berat sekarang. Kita perlu solusi di sisa tahun anggaran 2021 ini,” pungkasnya. (*)
